Mendikdasmen Abdul Muti Tegaskan Ujian Nasional akan Diterapkan Kembali Tetapi dengan Konsep yang Berbeda

AKURAT BANTEN - Ujian Nasional (UN) sempat menjadi alat tolak ukur akademis siswa di tingkat nasional yang menentukan kelulusan di Indonesia.

Sebelumnya, pada era kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, UN pernah dihapus dalam sistem pendidikan di Indonesia pada tahun 2021 lalu.

Baca Juga: Indonesia akan Bangun PLTN di Tahun 2032, Manfaatkan Nuklir untuk Kebutuhan Energi Masa Depan

Setelah sempat hilang, UN kini kembali ramai diperbincangkan usai adanya rencana penerapan kembali pada tahun 2026 mendatang.

Kabar ini muncul dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti yang bekerja di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan konsep yang berbeda, UN diisyaratkan Abdul Mu'ti akan digelar kembali pada tahun 2026 mendatang.

"Ujian Nasional sudah siap secara konsep, tetapi 2025 ini belum kita laksanakan," tutur Abdul Mu'ti kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta, pada Senin, 30 Desember 2024.

Menyusul kabar kembalinya UN, terdapat perubahan yang mencolok sebagaimana yang dituturkan oleh Mendikdasmen RI. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Baca Juga: Simak! Cara dapat Diskon Listrik PLN 50 Persen dan Batas Maksimal Pembeliannya

1. Namanya Bukan Lagi UN

Dalam kesempatan yang sama, Abdul Mu'ti juga menyebut tidak ada lagi istilah UN pada masa mendatang bagi para siswa di Indonesia.

Mendikdasmen RI itu berjanji akan mengumumkan nama baru UN itu pada April 2025 mendatang.

"Untuk tahun ajaran 2025-2026 bentuknya seperti apa, namanya apa, tunggu sampai kita umumkan," sebut Abdul Mu'ti.

"Tapi tetap akan ada evaluasi, karena evaluasi itu adalah amanah undang-undang. Tunggu sampai setelah Idul Fitri," ungkapnya.

2. Belajar dari Penerapan UN Sebelumnya

Abdul Mukti mengaku pihaknya telah mengkaji dan berharap sistem baru yang dirancangnya akan tepat untuk mengukur hasil belajar siswa secara nasional.

Meski belum mengungkap sepenuhnya, Mendikdasmen RI itu berjanji akan adanya sistem baru dan terasa berbeda dari sebelumnya.

Baca Juga: Lima Perusahaan Ditetapkan Terlibat dalam Korupsi Timah oleh Kejaksaan Agung

"Karena itu maka kami sudah mengkaji semua pengalaman sejarah itu, termasuk kekhawatiran masyarakat," ujar Abdul Mu'ti.

"Nanti pada akhirnya kami memiliki sistem evaluasi baru yang dia akan berbeda dengan sebelumnya. Evaluasi baru yang berbeda itu seperti apa? Tunggu sampai kami umumkan," tandasnya.

3. Ketua Komisi X DPR: Harus Benar-benar Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Berkaca dari pemberlakukan kembali UN sebagai sistem evaluasi belajar siswa di Indonesia, Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudin menyatakan pihaknya mendukung rencana dari Mendikdasmen RI.

Hetifah juga menegaskan kebijakan baru dari Abdul Mu'ti selaku sosok perpanjangan tangan Prabowo di bidang pendidikan Tanah Air, harus benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan.

"Kebijakan ini (harus) benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia," terang Hetifah kepada awak media di Jakarta, pada Kamis, 2 Januari 2024.

Ketua Komisi X DPR itu juga menyoroti penerapan kembali UN jangan sampai malah membebani siswa hingga guru di sekolah.

"Bukan justru menambah beban siswa, guru, dan sistem pendidikan nasional," sebut Hetifah.

Baca Juga: Warga Kampung Pedalaman Kibin Kabupaten Serang, Keluhkan Pembuangan Limbah Cair Dekat Pemukiman

4. Komisi X DPR RI Bakal Gali Konsep Baru UN dari Mendikdasmen

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfan menuturkan pihaknya akan memanggil Abdul Mu'ti selaku Mendikdasmen RI terkait wacana UN yang akan digelar tahun 2026 mendatang.

"Kami akan mengundang Mendikdasmen dan mendengar penjelasan beliau terkait rencana UN," terang Hadrian kepada wartawan di Jakarta, pada Kamis, 2 Desember 2024.

Baca Juga: Perampokan di SPBU Bintaro Tangsel, Dua Orang Pegawai Jadi Sandera

"Tentu, kami juga akan menyampaikan usulan dan aspirasi dari masyarakat," tegasnya.

Senada dengan Ketua Komisi X DPR, Hadrian mendukung penuh rencana sang Mendikdasmen RI namun tidak boleh menjadi momok yang menakutkan bagi siswa.

Terkhusus, Hadrian menyoroti keterlibatan polisi dalam pergelaran UN yang justru membuat siswa merasa tegang dalam menghadapi UN.

Baca Juga: Sri Mulyani Tegaskan PPN Tetap 11 Persen untuk Barang dan Jasa, Tetapi yang Naik 12 Persen Berlaku Bagi Barang Mewah

"Jangan ada lagi polisi di UN, kehadiran aparat sangat intimidatif dan menjadi momok bagi para siswa," tutur Hadrian.

"Ini bukan untuk menyalahkan aparat polisi, tapi ini karena sistem yang salah," tandasnya.*