Menurut Mahfud MD Diduga Ada Korupsi Dan Pencucian Uang Rp 700 Triliun

AKURAT BANTEN - Menurut calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Mahfud MD, Saat ini, tren pertumbuhan ekonomi suatu negara berbasis pada empat sektor yakni belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, ekspor dan impor, serta digitalisasi.

Masalahnya, ujar Mahfud, di keempat sektor itu terlalu banyak korupsi. Dia yang juga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) ini mengungkapkan data perkara korupsi dan tindak pencucian uang yang ditangani jajarannya selama empat tahun terakhir.

“Indonesia ini terlalu banyak korupsi sehingga pertumbuhan ekonomi tidak pernah maksimal,” kata Mahfud, Jumat (22/12/2023)

“Kasus yang saya tangani empat tahun terakhir (di Kemenkopolhukam saja) menyangkut korupsi dan pencucian uang (senilai) Rp 700-an triliun,” sebut Mahfud.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum adalah kunci mutlak untuk mendorong laju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia.

Deretan kasus itu mulai dari hak tagih skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang macet selama 22 tahun, mafia tanah, dana investasi di Asabri, penyanderaan 126 kapal pengangkut batu bara, hingga dugaan pencucian uang di lingkungan Kementerian Keuangan senilai Rp 346 triliun.

“Teori apa pun yang Anda pakai, kalau tidak mampu memberantas korupsi atau sekurang-kurangnya menghentikan korupsi dari waktu ke waktu, pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah maksimal,” imbuh Mahfud.

• Baca Juga: Khofifah Indar Parawansa di Nonaktifkan Oleh PBNU
• Baca Juga: Terungkap Sebab KH Suyuti Toha Pingsan Selesai Mendoakan Prabowo-Gibran
• Baca Juga: Dinkes Cilegon Catat Ratusan Warga Terpapar Kimia PT Chandra Asri Pacifik

Pada 2022, peringkat IPK Indonesia bahkan merosot 4 poin dibanding setahun sebelumnya dan menempati peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei oleh Transparency International (TI).

Pertumbuhan ekonomi yang stagnan karena terganjal korupsi, sehingga berdampak pada besarnya ketimpangan, terutama antara di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

“Perbedaan lokasi geografis, suku, dan budaya, tidak boleh melahirkan perbedaan akses terhadap pembangunan dan kesejahteraan,” tegas Mahfud.

Pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia belum terwujud, Karena 80 persen pertumbuhan ekonomi masih disumbang dari wilayah barat Indonesia, dengan 57 persen berpusat di Pulau Jawa.

Mahfud menyakini ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih dari 6 persen per tahun apabila korupsi dibasmi.

Saat ini dugaan korupsi dan tindak pencucian uang Rp 700-an triliun, seharusnya bisa untuk membangun lebih dari 80.000 puskesmas se-Indonesia. Angka yang sama bisa juga dipakai untuk beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa hingga tiga kali lipat alokasi di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023.

Bagaimanapun, ujar dia, perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan modal mendasar bagi Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan melalui potensi-potensi ekonomi yang ada.

Seharusnya nominal Rp 700-an triliun terkait dugaan korupsi dan pencucian uang itu, semestinya bisa mendongkrak anggaran infrastruktur hingga hampir dua kali lipat pada alokasi APBN 2023.