Pemkot Tangsel Tambah Alokasi Anggaran untuk Program MBG Menjadi Rp139 Miliar

AKURAT BANTEN - Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) menambahkan alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp139 miliar. Sebelumnya, program ini hanya akan didukung dengan biaya sebesar Rp5 miliar yang bersumber dari anggaran Dinas Pendidikan setempat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tangsel Eki Herdiana mengatakan, perubahan besaran alokasi anggaran MBG ini didasari oleh rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Banten.
Dalam rekomendasinya, kata Eki, Pemkot Tangsel diminta untuk mengalokasikan anggaran untuk MBG sebesar 5 persen dari total pendapatan asli daerah (PAD) yang sebesar Rp2,78 triliun.
"Maka 5 persen yang kita siapkan untuk MBG di tahun 2024 ini sebesar Rp139 miliar," kata Eki, Senin (17/12/2024).
Baca Juga: Pemkot Tangsel Simulasikan MBG di TK, Siap Implementasi Tahun Depan
Menurut perhitungannya, kata Eki, kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk MBG di Tangsel ini sebesar Rp450 miliar. Besaran itu berasal dari perhitungan jumlah siswa sekolah SD dan SMP di Tangsel yang berkisar 225 ribu siswa.
Jumlah siswa itu, kemudian dikalikan dengan harga makanan bergizi gratis yang diprediksi sebesar Rp10 ribu per porsinya.
Baca Juga: Pemerintah Berencana Bangun 8 Dapur Penyedia Makan Bergizi Gratis di Kota Tangsel
"Jumlah per harinya kurang lebih 200 ribu porsi, kemudian harga untuk satu porsinya oleh Pak Presiden itu kan Rp10 ribu," tuturnya.
Eki memastikan, besaran anggaran yang ditanggung Pemkot Tangsel itu tidak akan mengganggu realisasi program prioritas lainnya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis, Jadi Rp10.000 per Anak
Sebab, kata Eki, pemenuhan kebutuhan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah itu akan disubsidi dari berbagai sumber pos anggaran. Mulai dari anggaran dinas pendidikan senilai Rp5 miliar dan dari dana tak terduga (DTT) sebesar Rp10 miliar.
Baca Juga: Rp5 Miliar Disiapkan Pemkot Tangsel untuk Makan Bergizi Gratis, Alokasi Final Masih Dinamis
"Sisanya kita prediksi ada dari pelampauan pendapatan dari bagi hasil pajak dengan pemerintah provinsi, kemudian ada opsen pajak kendaraan juga," tutur Eki.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Warga Lippo Karawaci Geruduk Menara Matahari, Selain AJB Tak Jelas Pengelola Dinilai Buruk
- 2Bawa Sabu 26 Kg, Dua Terdakwa Kasus Narkoba di Tangerang Dituntut Hukuman Mati
- 3Bukan Sekadar Menopang Tulang, Implan Medis Ini Dikembangkan agar Bisa Memulihkan Lapisan Pelindungnya
- 4Polisi Gagalkan Peredaran 120 Cartridge Vape Mengandung Etomidate di Apartemen Pacific Garden
- 5Harry Kane Ungkap Kebahagiaan Raih Ballon d'Or 2026, Ini Rekor Golnya Bersama Bayern Munich
- 6Gerindra Bela Gibran, Prabowo Tak Bisa Pecat Wapres Sepihak! Ini Aturan yang Wajib Dipahami
- 7Jusuf Kalla Heran Ditantang Buka Buku Nikah, Padahal Hanya Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli!
- 8Uang Pelicin Rp338 Juta di Balik Kredit Fiktif Bank BJB: Polda Banten Bongkar Modus Licik Rekayasa Dokumen, Negara Boncos Rp8,7 Miliar!
- 9TNI AL Kerahkan KRI Brawijaya-320, Meriam 127 mm dan 25 mm Diuji di Laut Jawa
- 1013 Siswa di Dramaga Bogor Masih Diobservasi, BGN Ungkap Dugaan Penyebab Gangguan Kesehatan





