OPINI: Geng SOP Diduga Penumpang Gelap Saat Demo Akbar Melawan Kezaliman Penguasa

AKURAT BANTEN - Berturut-turut, sejak 27-31 Agustus 2025 puncak protes rakyat yang diwarnai demo akbar, membuat Jakarta seakan lumpuh. Kita menyaksikan kemarahan kolektif rakyat yang akan mengancam keberlangsungan pemerintahan Prabowo Subianto, yang baru berumur 10 bulan.

Ada yang menilai, jika Presiden Prabowo Subianto sedang ketakutan ketika dirinya meminta masyarakat untuk percaya dengan pemerintah yang dipimpinnya.

"Dalam situasi seperti ini, saya mengimbau semua masyarakat untuk tenang dan percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat. Semua keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindaklanjuti," tutur Prabowo merespons aksi demo.

Baca Juga: Pelajar asal Tangerang Tewas saat Aksi 28 Agustus di Jakarta, Keluarga Enggan Lanjutkan Proses Hukum

Dengan nada curiga, Prabowo juga mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada terhadap pihak yang ingin menciptakan kerusuhan.

"Saya mengimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada terhadap unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin chaos," katanya dalam keterangan pers di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, 29 Agustus 2025.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menduga memang ada “penumpang gelap” atau penyusup saat unjuk rasa yang berlangsung beberapa waktu terakhir.

Baca Juga: Usai Kericuhan di Mapolres Jaktim, Pedagang Matraman Kembali Gelar Dagangan

Menurut dia, para penyusup tersebut terlibat dalam perusakan sejumlah fasilitas umum.

Terlebih, jumlah orang yang terlibat dalam perusakan fasilitas umum diduga dilakukan oleh kelompok dalam jumlah yang besar.

“Ada (penumpang gelap), terasa benar,” ucap Said Iqbal di Istana Negara, pada Minggu (1/9).

“Selalu kan tim pembakar itu sekitar 100 orang kan. Kira-kira itu yang harus kami deteksi,” lanjutnya.

Said Iqbal menuturkan bahwa pihaknya sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengamankan fasilitas umum agar tak dirusak bila ada unjuk rasa.

Baca Juga: Rumah Legislator Ahmad Sahroni Diserbu Massa, Polisi Turun Tangan Usut Penjarahan

Said Didu pun angkat bicara, terkait penumpang gelap ini, di Podcast Heru Subeno Point, pada: 01 Agustus 2025.

Ia menduga, jika dirinya mendapat informasi bahwa Prabowo sudah tidak lagi mengindahkan butir-butir Surat Perintah 13 Oktober 2024, yang didalamnya terkandung kepentingan Solo Oligarki Parcok yang ia sendiri memberi singkatan kelompok atau geng tersebut dengan sebutan SOP.

Prabowo juga dipusingkan dengan prilaku para menterinya yang merupakan titipan para oligarki sehingga dalam menjalankan pemerintah sangat diwarnai dengan nuansa kepemimpinan presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sehingga banyak yang menilai jika 3 periode kekuasaan SOP dapat terwujud dikepemimpinan Prabowo sekarang ini.

Baca Juga: Ribuan Mahasiswa dan Ojol Geruduk DPRD Sulteng, Tuntut Keadilan untuk Affan

Kamuflase Geng SOP

Sulit menilai massa demonstran berasal dari beragam latar belakang, mulai dari pengemudi ojek online, pedagang, warga perorangan, aktivis, mahasiswa, organisasi, hingga pelajar yang masih berseragam sekolah.

Uniknya, mereka sama-sama meneriakkan, seperti:
1. Pembubaran DPR
2. Pengesahan Rancangan Undang - Undang (RUU) Perampasan Aset
3. Penolakan komersialisasi pendidikan
4. Penghentian politik dinasti.

Baca Juga: DPRD Kabupaten Tangerang Usul Pencabutan Perbup Tunjangan Anggota Dewan 2025

Pemantik Kemarahan Rakyat

Arogansi pejabat negara merupakan pemantik perlawanan rakyat, mulai dari sikap sombong dan tidak peduli dengan aspirasi rakyat, meminta kemewahan dalam berbagai aspek, hingga merapok pajak rakyat.

Ada beberapa narasi yang dinilai sebagai bentuk arogansi pejabat dan anggota DPR baru-baru ini, yang memicu kemarahan rakyat untuk melakukan perlawanan, seperti:

1. Menghina rakyat:
   "Rakyat tidak tahu apa-apa, biarkan kami yang berurusan dengan pemerintahan. Guru dan dosen itu beban negara."
2. Mengabaikan aspirasi rakyat:
   "Kami yang tahu apa yang terbaik untuk rakyat, tidak perlu mendengarkan pendapat mereka. Padahal rakyat menuntut dihapusnya UU yang merugikan serta menyakiti hati rakyat."
3. Menggunakan bahasa kasar:
   "Rakyat yang bodoh tidak bisa memahami kebijakan kami. Orang yang menuntut DPR dibubarkan adalah orang paling totol sedunia."
4. Mengancam rakyat:
   "Jika rakyat tidak setuju dengan kebijakan kami, maka kami akan tetap melakukannya. Tidak ada pemerintah yang ingin rakyatnya menderita."
5. Menganggap diri sendiri lebih pintar:
   "Kami yang paling pintar dan tahu apa yang terbaik untuk negara ini. Kalian siapa, apa kontribusimu terhadap negara?"
6. Mengabaikan kebutuhan rakyat:
   "Kebutuhan rakyat tidak penting, yang penting adalah kepentingan kami. Jangan samakan kami dengan rakyat jelata, tidak level, dan cacat logika. Bandingkan kami dengan gaji pejabat BUMN dong."
7. Menggunakan kekuasaan untuk memenjarakan lawan:
   "Jika ada yang berani melawan kami, maka kami akan memenjarakan mereka. Jangankan 5000 demonstran, bahkan 50 ribu kami hadapi."

Baca Juga: Gaduh Soal Kenaikan Tunjangan DPRD, Ketua Dewan Kabupaten Tangerang Minta Maaf

Sejumlah narasi kontroversi yang dikeluarkan para pejabat di atas, menunjukkan sikap arogansi pejabat negara dapat merugikan rakyat dan kehidupan bernegara, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sejumlah lembaga negara.

Oleh karena itu, penting bagi pejabat negara untuk memiliki sikap yang rendah hati, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Artikel ini, sebagian dikutip dari tulisan IRFAN S. AWWAS dan Podcast Heru Subeno Point dengan Narasumber Said Didu, pada: 31 Agustus 2025. (*******)