Anggaran MBG 2026 Tembus Rp139,77 Triliun, Masih Ada Rp79 Triliun hingga Akhir Tahun

AKURAT BANTEN - Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun Anggaran 2026 telah mencapai Rp139,77 triliun hingga 16 September 2026.

Jumlah tersebut setara dengan 63,89% dari total pagu anggaran MBG yang tersedia sebesar Rp218,77 triliun.

Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp79 triliun anggaran yang belum terealisasi untuk mendukung pelaksanaan dan penyaluran Program MBG hingga penghujung 2026.

Kepala BGN Sudaryono atau yang dikenal dengan sapaan Mas Dar menjelaskan bahwa capaian anggaran tersebut perlu dipahami bersamaan dengan proses perbaikan tata kelola Program MBG yang masih terus dilakukan.

Baca Juga: DAMRI Antar Wisatawan Internasional ke Aisandami, Ada Pesona Cenderawasih hingga Tarian Adat Papua

Menurutnya, pembenahan tata kelola mencakup penyesuaian penerima manfaat serta peningkatan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.

“Realisasi anggaran Program MBG sampai 16 September 2026 telah mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89% dari pagu Rp218,77 triliun. Pada saat yang sama, kami terus melakukan pembenahan tata kelola agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran dan kualitas layanannya tetap terjaga,” ujar Mas Dar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9).

Anggaran MBG merupakan bagian dari keseluruhan pagu BGN Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya telah melalui proses penajaman belanja.

Sebelum dilakukan penajaman, BGN memiliki total pagu anggaran sebesar Rp268 triliun yang terdiri dari Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp255,83 triliun dan Dukungan Manajemen sebesar Rp12,17 triliun.

Setelah proses penajaman belanja, total pagu anggaran BGN berubah menjadi Rp229,75 triliun.

Baca Juga: Gunung Anak Krakatau Terus Dipantau, BRIN Ungkap Hasil Deteksi Potensi Tsunami

Dari jumlah tersebut, Program Pemenuhan Gizi Nasional mendapatkan alokasi Rp221,30 triliun, sedangkan Dukungan Manajemen memperoleh Rp8,45 triliun.

Dari total anggaran Program Pemenuhan Gizi Nasional sebesar Rp221,30 triliun, sebanyak Rp218,77 triliun atau 98,86% digunakan untuk anggaran MBG.

Sementara itu, sebesar Rp2,53 triliun atau 1,14% dialokasikan untuk kegiatan teknis pemenuhan gizi yang berada di luar Program MBG.

Untuk anggaran Dukungan Manajemen sebesar Rp8,45 triliun atau 3,68%, penggunaannya mencakup gaji dan tunjangan Rp7,19 triliun.

Selain itu, terdapat anggaran operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp494,48 miliar serta dukungan manajemen non-operasional sebesar Rp762,86 miliar.

Secara total, realisasi anggaran BGN hingga 16 September 2026 tercatat mencapai 63,83% atau Rp143,04 triliun dari total pagu sebesar Rp229,75 triliun.

Realisasi Program Pemenuhan Gizi Nasional tercatat sebesar 63,89%, sedangkan realisasi Program Dukungan Manajemen mencapai 60,71%.

Jika dilihat berdasarkan jenis belanja, realisasi Belanja Pegawai mencapai 64,33%, Belanja Barang sebesar 63,82%, dan Belanja Modal mencapai 71,03%.

Berdasarkan fungsi anggaran, realisasi Fungsi Ekonomi berada di angka 61,28%, Fungsi Kesehatan sebesar 65,80%, dan Fungsi Pendidikan mencapai 63,68%.

Sementara berdasarkan data penerima manfaat per 31 Agustus 2026, Program MBG telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat.

Jumlah tersebut setara dengan 76,45% dari target penerima manfaat yang ditetapkan sebanyak 74,56 juta orang.

Dengan capaian tersebut, masih terdapat selisih sekitar 17,56 juta penerima manfaat dibandingkan target yang ditetapkan.

BGN menjelaskan bahwa data realisasi anggaran dan data penerima manfaat menggunakan tanggal cut-off yang berbeda karena adanya penyesuaian terhadap siklus sinkronisasi data penerima manfaat setiap bulan.

Perbedaan tanggal tersebut dilakukan untuk memastikan data yang disajikan tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mas Dar mengatakan bahwa jumlah penerima manfaat tersebut masih bersifat sementara karena BGN masih menjalankan proses pembenahan tata kelola Program MBG.

Dalam penataan penerima manfaat, BGN melakukan refocusing untuk memastikan bantuan makanan bergizi diberikan kepada kelompok yang lebih membutuhkan.

Sebanyak 1.653 satuan pendidikan telah dikeluarkan dari daftar penerima Program MBG sebagai bagian dari proses penyesuaian sasaran.

Penyaluran MBG selanjutnya akan semakin diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan, termasuk masyarakat di wilayah 3T serta daerah yang memiliki kebutuhan intervensi gizi lebih tinggi.

“Refocusing ini kami lakukan agar program semakin tepat sasaran. Jadi, selisih terhadap target penerima manfaat bukan berarti program berhenti. Ini merupakan bagian dari proses pembenahan agar ekspansi MBG berjalan lebih tepat sasaran, aman, akuntabel, dan berkelanjutan. Setelah kesiapan layanan terpenuhi, perluasan penerima manfaat akan terus kami lakukan secara bertahap,” kata Mas Dar.

Selain data pagu dan realisasi, BGN juga menyampaikan perkembangan anggaran MBG melalui mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper).

Pada awalnya, pagu anggaran untuk penyaluran Program MBG melalui mekanisme tersebut ditetapkan sebesar Rp248,29 triliun.

Setelah dilakukan penajaman belanja sebesar Rp29,51 triliun, jumlah pagu yang tersedia kemudian menjadi Rp218,77 triliun.

Hingga 16 September 2026, anggaran yang telah terealisasi mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89%.

Dengan demikian, masih tersedia sekitar Rp79 triliun yang dapat digunakan untuk mendukung penyaluran Program MBG sampai akhir 2026.

BGN menyatakan pelaksanaan anggaran dan penyaluran Program MBG terus diarahkan agar sesuai dengan target kinerja dan kebutuhan penerima manfaat.

Selain memperhatikan ketepatan sasaran, pelaksanaan program juga disesuaikan dengan kesiapan layanan di lapangan.

Perluasan penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap setelah kesiapan layanan terpenuhi.

Dalam proses tersebut, BGN tetap menekankan aspek kualitas, keamanan, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

***