Bupati Aceh Selatan Mangkir dari Pemeriksaan Inspektorat Aceh di Tengah Polemik Umrah

Akurat Banten - Bupati Aceh Selatan Mirwan MS kembali menjadi sorotan setelah dirinya dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Kantor Inspektorat Aceh.

Situasi ini memicu tanda tanya besar mengingat agenda pemeriksaan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah.

“Informasi terakhir yang kami dapat, Bupati Aceh Selatan sedang diperiksa oleh tim Itjen Kemendagri di Inspektorat Aceh,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA.

Ia menegaskan masih belum menerima perkembangan lanjutan mengenai hasil pemeriksaan, termasuk apakah Mirwan hadir secara langsung atau melalui mekanisme lain.

Ketidakhadiran Mirwan di kantor Inspektorat terjadi di tengah kritik publik terkait keberangkatannya ke Tanah Suci di masa wilayahnya dilanda bencana besar.

Diketahui, Mirwan memilih berangkat umrah pada 2 Desember 2025 bersama istrinya, hanya beberapa hari setelah banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah daerah, termasuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Keputusan itu memantik reaksi keras lantaran ia sebelumnya dikabarkan menyatakan tidak sanggup menangani bencana yang sedang berlangsung di daerahnya.

Baca Juga: Jembatan Keramatjaya Ambruk, Pemkab Pandeglang Akui Tak Mampu Tangani Kerusakan

Publik mempertanyakan sikap tersebut, terlebih kondisi warga masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Polemik makin meruncing ketika Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan izin umrah kepada Mirwan pada masa tanggap darurat.

Pernyataan Muzakir ini memperburuk posisi sang bupati yang sedang dalam sorotan tajam.

Tak berhenti di situ, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra turut mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Mirwan dari posisi Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

Keputusan tersebut diumumkan setelah internal partai menilai perlunya evaluasi menyeluruh atas tindakan Mirwan yang dinilai tidak sejalan dengan arahan organisasi dalam menghadapi situasi bencana.

Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Mirwan terkait pemanggilan pemeriksaan maupun pencopotannya dari jabatan partai.

Ketiadaan klarifikasi ini membuat spekulasi publik terus berkembang.

Di sisi lain, sejumlah pihak di Aceh Selatan berharap proses pemeriksaan dapat berjalan transparan dan menghasilkan kejelasan mengenai tanggung jawab kepala daerah dalam penanganan bencana.

Warga menilai polemik yang berkepanjangan hanya akan mengganggu pemulihan daerah yang masih berjibaku menghadapi dampak banjir.

Hingga Senin malam, pihak Inspektorat Aceh dan Itjen Kemendagri belum memberikan keterangan lanjutan terkait kehadiran Mirwan serta materi pemeriksaan yang dilakukan.

Publik kini menanti apakah pemeriksaan tersebut akan berlanjut pada tahap berikutnya, termasuk kemungkinan rekomendasi sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas bupati selama masa darurat bencana.

Baca Juga: Jembatan Keramatjaya Ambruk, Pemkab Pandeglang Akui Tak Mampu Tangani Kerusakan

Kasus ini kini menjadi perhatian lebih luas karena menyangkut tanggung jawab moral dan administratif seorang kepala daerah saat warganya membutuhkan kehadiran pemimpin.

Sementara itu, proses klarifikasi dari Mirwan MS baik terkait umrah maupun pemeriksaannya masih dinanti untuk meredakan polemik yang terus berkembang.***