Peringatan Menteri ATR Soal Rawan Manipulasi Pengukuran Tanah

Akurat Banten - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali menegaskan bahwa titik awal maraknya sengketa dan penjarahan aset negara oleh mafia tanah selalu bermula dari proses pengukuran.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membuka Musyawarah Nasional Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (MASKI) di Denpasar, Bali.

“Ini menjadi pengingat bagi anggota asosiasi agar bekerja dengan baik,” ujar Nusron Wahid.

Ia menekankan bahwa celah kejahatan sering lahir dari manipulasi data fisik di lapangan.

Menurutnya, tanpa keterlibatan pihak yang menguasai teknik pengukuran, praktik mafia tanah tidak akan bergerak sejauh ini.

“Yang direbut oleh kejahatan ini adalah fisik dan surat pengakuan, dari dimensi fisik tidak mungkin terjadi kalau tidak ada rekayasa dari para pemain lapangan, siapa, ya anggota MASKI,” ucapnya.

Baca Juga: Gelombang Baru KUHAP Dinilai Perkuat Hak Warga dan Tegaskan Peran Advokat

Menteri Nusron menjelaskan bahwa titik rawan berikutnya berada di Kantor Wilayah BPN, tempat berbagai dokumen bisa direkayasa apabila data pengukuran tidak kuat.

Ia menegaskan bahwa dokumen yuridis paling rapi sekalipun tidak akan mampu mengalahkan pengukuran yang solid dan benar.

Dengan tegas, Nusron mengingatkan seluruh surveyor untuk menjaga integritas saat bertugas.

Ia berharap konsistensi profesional dapat mencegah tumpang tindih lahan yang selama ini menjadi pemicu konflik.

“MASKI ini saya minta tolong untuk membuat semacam standarisasi pengendalian kualitas, sekaligus masalah kode etik,” katanya.

Ia menambahkan bahwa seluruh surveyor wajib memiliki prinsip mitigasi risiko agar produk pengukuran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

“Berhati-hati mempunyai prinsip mitigasi risiko,” ujarnya.

Nusron juga memberi peringatan keras bahwa setiap produk pertanahan yang diterbitkan memuat konsekuensi hukum yang tidak bisa dianggap remeh.

Ia mencontohkan peta bidang tanah (PBT) yang disahkan Kanwil BPN, namun secara teknis masih bermasalah.

“Harus siap-siap diperiksa dan siap-siap masuk penjara,” tuturnya.

Ia meminta agar setiap hasil ukur dipastikan valid.

“Dicek satu per satu valid dan solid jangan sampai ada penyimpangan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri ATR/BPN menyinggung kasus pagar laut di Tangerang yang sempat menghebohkan publik.

Ia meyakini ada andil surveyor kadaster dalam kejadian tersebut.

Baca Juga: Bupati Hasbi Rotasi Pejabat Eselon ll Lebak, Warning ASN Tidak Ada Ego

Menurutnya, mustahil sebuah kawasan laut dapat berubah status menjadi PBT tanpa rekayasa.

Dengan nada tegas, ia mengatakan bahwa berbagai klaim pengukuran lama tidak bisa menjadi pembenaran.

“Menurut saya tidak bisa ditolerir yang model-model semacam itu,” ucap Nusron.

Ia menambahkan bahwa praktik seperti itu adalah bukti nyata bahwa godaan manipulasi akan terus muncul.

Ia meminta MASKI untuk tidak membiarkan organisasinya menjadi alat pihak-pihak yang ingin memanfaatkan celah hukum demi menguasai sumber daya lahan.

“Jangan sampai MASKI dijadikan alat oleh kekuatan-kekuatan yang sedang memperebutkan sumber daya tanah di Indonesia dengan cara yang tidak adil,” ujar Nusron.***