VIRAL! Kepala SPPG Bekasi Diduga Lecehkan dan Aniaya Pegawai Perempuan, Aksinya Terekam CCTV! Korban: 'Saya Takut Sekali'

AKURAT BANTEN– Jagat media sosial tengah digemparkan oleh kasus dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan yang terjadi di lingkungan kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kantor Jatiasih, Bekasi Selatan, Jawa Barat.

Kasus ini menjadi sorotan tajam publik setelah rekaman video pengakuan korban viral, ditonton lebih dari 5,4 juta kali hingga Jumat (24/10/2025). Publik mendesak agar terduga pelaku, seorang kepala unit berinisial KP, segera ditindak.

Baca Juga: Bukan Orang Sembarangan: Siapa Sebenarnya Dokter Kamelia? Janda Sukses yang Setia Dampingi Ammar Zoni di Tengah Ancaman Intimidasi

Rekaman CCTV Jadi Bukti Kunci Aksi Tak Senonoh

Korban, yang merupakan seorang akuntan berinisial RDA (28), melaporkan atasannya, KP (29), ke polisi atas dugaan tindakan arogan, kekerasan verbal, hingga pelecehan.

Dugaan pelecehan yang dilakukan oleh KP terhadap RDA terekam jelas oleh kamera CCTV kantor. Dalam rekaman tersebut, terungkap KP mendekati RDA yang sedang duduk di kursinya, lalu meraba-raba tubuh korban.

RDA membeberkan bahwa tindakan tak senonoh ini terjadi setelah serangkaian perlakuan buruk yang ia terima dari KP.

Baca Juga: Daur Ulang Besar-besaran Anak Usaha PT Impack Pratama Industri Tbk Gandeng Dua Raksasa Jepang Ubah Limbah Plastik Jadi Bahan Bangunan

Kronologi Mengerikan: Diawali Dokumen, Berujung Pelecehan

RDA menceritakan kronologi kejadian yang bermula dari urusan pekerjaan. Pada Senin (6/10/2025), ia meminta dokumen pekerjaan kepada KP. Namun, KP justru marah dan memaki RDA di depan pegawai SPPG lainnya.

"Padahal saya cuma tanya dokumen. Tapi dia marah, memaki saya seolah saya salah," ujar RDA.

Puncak dari perilaku temperamen KP terjadi beberapa hari kemudian, bahkan sempat menimbulkan keributan dengan koki dapur MBG pada Kamis (9/10/2025).

Setelah serangkaian kemarahan, KP sempat meminta maaf kepada RDA. Namun, momen permintaan maaf itu justru diwarnai dengan aksi tak terpuji.

"Dia minta maaf tapi sambil pegang-pegang saya. Saya sudah di pojok ruangan, cuma bisa melindungi diri. Saya takut sekali,” lanjut RDA, menggambarkan ketakutannya saat dilecehkan oleh atasannya sendiri.

Baca Juga: Tarif Listrik PLN Oktober hingga December 2025, Ikut Naik atau Malah Ada Subsidi dari Prabowo?

Korban Trauma

Akibat insiden ini, RDA mengaku mengalami trauma psikis, kehilangan nafsu makan, dan khawatir akan ancaman balasan dari terduga pelaku.

"Karena saya juga khawatir nanti balasan pelaku ke saya seperti apa, psikis saya terganggu," jelasnya.

Laporan resmi telah dilayangkan korban ke Polres Metro Bekasi Kota pada 20 Oktober 2025.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu, membenarkan telah menerima laporan tersebut.

"Laporan sudah kita terima," ujar Braiel.

Pihak kepolisian bergerak cepat dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengamankan rekaman CCTV sebagai barang bukti kunci.

"Segera kami komunikasikan pemanggilan [terduga pelaku]. Semoga dalam waktu dekat bisa segera selesai,” imbuh AKBP Braiel, dikutip dari TribunBekasi.com.

Baca Juga: Wanita 30 Tahun Gugurkan Kandungan karena Takut Kehilangan Pekerjaan

BGN Turun Tangan, Terduga Pelaku Segera Dinonaktifkan

Sosok KP yang kini menjadi sorotan adalah Kepala SPPG di Kecamatan Jatiasih. SPPG sendiri adalah unit layanan yang dibentuk untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua Badan Bergizi Gratis (BGN), Nanik S. Deyang, menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden yang mencoreng nama layanan publik ini.

"Kami tentu tidak menginginkan dan menyayangkan kejadian tersebut. Seharusnya menjadi teman kerja, harusnya kompak," kata Nanik.

Lebih lanjut, Nanik menegaskan bahwa BGN tengah memproses penonaktifan KP dari jabatannya, menyusul laporan yang telah dilayangkan korban ke pihak berwajib.

RDA berharap agar kasus ini segera ditindaklanjuti. "Saya dan keluarga tidak terima atas perlakuannya dia. Saya hanya ingin keadilan dan proses hukum berjalan,” tutupnya, menekankan harapannya agar tidak ada lagi korban lain di lingkungan kerja pelayanan publik(**)