Ledakan Deepfake di Indonesia Kian Mengkhawatirkan, Mafindo Desak Pemerintah Bertindak Cepat

Akurat Banten - Gelombang konten palsu berbasis kecerdasan buatan (AI) kini menjadi ancaman nyata bagi ruang digital Indonesia.

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) memperingatkan, tanpa langkah antisipatif yang tegas, teknologi deepfake dapat menjadi bom waktu yang mengguncang kepercayaan publik dan merusak tatanan sosial.

“Kalau tidak diantisipasi dengan regulasi dan tata kelola yang jelas, ini bisa menjadi ancaman serius,” ujar Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho.

Peringatan itu muncul setelah hasil riset Mafindo menunjukkan peningkatan signifikan pada penyebaran deepfake dan scam dalam setahun terakhir.

Dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025, tercatat 202 dari total 1.593 hoaks yang beredar di Indonesia dibuat dengan bantuan teknologi AI.

Meski jumlahnya belum mendominasi, dampak sosial yang ditimbulkan justru jauh lebih luas.

Septiaji menegaskan, tren ini menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan, terutama karena deepfake mulai menyasar isu-isu sensitif seperti agama, budaya, dan SARA.

“Kalau sudah masuk ke ranah itu, potensi gesekan sosial bisa sangat besar,” ujarnya.

Deepfake bekerja dengan cara mengubah wajah, suara, bahkan gerak bibir seseorang agar tampak seolah-olah mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi.

Sedangkan generative AI mampu menciptakan narasi dan teks dengan tingkat keyakinan tinggi yang membuat masyarakat sulit membedakan mana fakta dan mana fiksi.

Salah satu contoh paling mencolok adalah video palsu yang menimpa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Agustus lalu.

Baca Juga: Aksi Nekat Penyelundupan Sabu dalam Ayam Kecap Digagalkan Petugas Lapas, Begini Kronologinya

Dalam video itu, ia tampak mengucapkan kalimat “guru itu beban negara,” padahal pernyataan tersebut tidak pernah dilontarkannya.

Faktanya, ia hanya sedang membahas tantangan keuangan negara terkait anggaran pendidikan di Institut Teknologi Bandung.

Namun karena isu itu berkaitan dengan profesi guru dan dana publik, video manipulatif tersebut dengan cepat menyebar dan menimbulkan reaksi keras di masyarakat.

“Kasus seperti itu menunjukkan betapa mudahnya publik terprovokasi oleh konten palsu,” kata Septiaji.

Menurutnya, respons terhadap deepfake di Indonesia masih lambat dan terfragmentasi.

Mafindo menilai, mitigasi ancaman ini tidak bisa hanya diserahkan pada pemerintah, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama antara negara, platform digital, dan masyarakat.

“Indonesia belum memiliki kerangka kerja yang komprehensif untuk menghadapi fenomena ini,” tegas Septiaji.

Untuk itu, Mafindo mendorong pemerintah memperkuat literasi digital di semua lapisan masyarakat, terutama dalam mengenali konten palsu dan penipuan daring.

Baca Juga: Bea Cukai Gempur Peredaran Barang Ilegal, Ribuan Penindakan Warnai Sepanjang 2025

Selain itu, komunikasi publik juga perlu diperbaiki melalui kanal resmi yang terbuka agar tidak ada kesenjangan informasi antara pemerintah dan warga.

Mafindo turut merekomendasikan agar platform digital menyediakan penandaan otomatis pada konten yang dibuat dengan AI agar pengguna mudah mengenalinya.

Langkah sederhana seperti ini diyakini dapat membantu masyarakat membedakan mana konten asli dan mana hasil manipulasi teknologi.

Septiaji berharap kesadaran kolektif dapat tumbuh sebelum deepfake menjadi alat destruktif yang merusak fondasi kepercayaan publik.

“Kita harus bergerak cepat. Jika tidak, dampaknya bukan hanya pada ruang digital, tapi juga pada stabilitas sosial bangsa,” pungkasnya.***