GEBRAKAN SAKTI! Menkeu Purbaya 'Bersihkan' Oknum Pajak dan Bea Cukai: Dari WA Khusus Aduan hingga Pecat Massal

AKURAT BANTEN– Kepercayaan publik terhadap institusi vital negara, khususnya otoritas perpajakan dan bea cukai, tengah diuji.

Merespons tantangan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, kini tampil sebagai garda terdepan dengan meluncurkan serangkaian kebijakan dan tindakan lapangan yang tegas dan tanpa kompromi demi menertibkan oknum-oknum nakal di Tanah Air.

Setelah serangkaian sidak mendadak ke berbagai sektor otoritas keuangan—mulai dari perbankan, perpajakan, hingga bea cukai—Menkeu Purbaya menyadari bahwa pemulihan kepercayaan hanya bisa diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji.

Saat ditemui di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025), Purbaya bahkan menyoroti betapa sulitnya mendapatkan laporan keuangan yang jujur. "Laporan tuh susah. Kadang-kadang betul, kadang-kadang salah," ungkapnya.

Untuk memangkas birokrasi dan memastikan laporannya sampai, Purbaya melontarkan solusi yang mengejutkan: membuka saluran langsung ke menteri.

Lantas, apa saja gebrakan konkret yang dilakukan Menkeu Purbaya untuk 'membersihkan' oknum dan mengembalikan integritas lembaga? Berikut ulasan selengkapnya:

Baca Juga: Tragedi Fajar di Tol Cipularang KM 77: Daytrans Hantam Truk, 1 Tewas dan 9 Luka!

1. WA Khusus Aduan: Membuka 'Jalur Langsung' ke Menkeu

Menkeu Purbaya resmi memperkenalkan sebuah terobosan komunikasi: Grup WhatsApp Khusus Aduan Masyarakat. Ini adalah cara tercepat masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum Pajak dan Bea Cukai.

Ide ini muncul karena Purbaya banyak menerima keluhan soal sulitnya melapor langsung ke pimpinan. Dengan saluran WA ini, Purbaya menegaskan akses terbuka antara publik dengan dirinya.

"Untuk Bea Cukai dan Pajak, dua nomor handphone, nomor WA terpisah mungkin. Mungkin besok akan saya launch itu," janji Purbaya.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat tindak lanjut kasus pelanggaran, sekaligus menjadikan masyarakat sebagai mata dan telinga kementerian dalam menegakkan aturan.

Baca Juga: PNS Baru Dilantik Ikut Terima Kenaikan Gaji PNS Oktober 2025? Ternyata Begini Fakta Soal Pencairan Gaji PNS Baru Dilantik

2. TAK ADA AMPUN! Sinyal Keras untuk Petugas Pajak Nakal

Integritas lembaga adalah harga mati. Menkeu Purbaya mengirimkan sinyal super keras kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan mendukung penuh pembersihan internal.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, telah mengambil tindakan ekstrem: memecat 26 pegawai yang terbukti menerima uang di luar haknya terhitung sejak Mei 2025.

Purbaya tidak ragu mengomentari tindakan tegas tersebut. "Ya dipecat. Jadi mungkin dia menemukan orang-orang yang menerima uang, yang enggak bisa diampuni lagi, ya dipecat, ya biar aja," tegasnya.

Pesan Purbaya jelas: "Pesannya adalah ke teman-teman pajak yang lain sekarang bukan saatnya main-main lagi." Ketegasan ini merupakan bagian krusial untuk menjaga kepercayaan wajib pajak yang selama ini rentan tercoreng.

Baca Juga: HUT Kabupaten Tangerang Diwarnai Aksi Protes

3. Sidak Tiba-Tiba & Satgas Pemburu Barang Ilegal

Ketegasan Menkeu Purbaya tak hanya di belakang meja. Gebrakan ketiga adalah aksi langsung ke lapangan melalui sidak mendadak.

Beberapa lokasi strategis yang disambangi termasuk Pelabuhan Tanjung Priok dan wilayah Kudus, Jawa Tengah. Tujuannya tunggal: memastikan seluruh petugas Bea Cukai menjalankan prosedur sesuai aturan, terutama dalam pengawasan barang impor dan barang kena cukai.

Peringatan keras juga dilayangkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, agar tidak memberi ruang sedikit pun bagi importir ilegal.

"Pak Dirjen yang kayak gini-gini gak boleh lepas ya. Kalau orangnya berkeliaran, besok dia impor ilegal lagi," tegas Purbaya di Kudus.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan bersama Bea Cukai telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Barang Ilegal dan Barang Kena Cukai Ilegal, yang mulai aktif sejak Juli 2025, menandakan komitmen serius dalam memberantas praktik culas di lapangan.

Melalui tiga gebrakan utama ini—saluran aduan langsung, pemecatan oknum tanpa ampun, dan pengawasan lapangan ketat—Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan bahwa perubahan integritas di otoritas keuangan bukanlah sekadar wacana, melainkan aksi nyata yang sedang berjalan.

Mampukah langkah-langkah drastis ini mengembalikan citra positif lembaga dan meningkatkan kepatuhan? Waktu yang akan menjawab (**)