Menteri Pertanian Murka! 212 Merek Beras Nakal Terungkap, Kerugian Capai Rp99 Triliun per Tahun

Akurat Banten - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeluarkan pernyataan tegas dan penuh amarah yaitu tidak ada toleransi untuk praktik kecurangan beras di Indonesia.

Sikap ini ditegaskan menyusul terungkapnya dugaan kecurangan perdagangan beras oleh sejumlah perusahaan besar yang melibatkan hingga 212 merek.

Langkah ini diambil untuk menjaga keadilan pasar, melindungi hak-hak petani, dan menjaga daya beli masyarakat dari permainan curang pelaku usaha nakal.

“Kami akan menindak tegas praktik seperti ini. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap petani, konsumen, dan juga semangat swasembada pangan,” tegas Amran.

Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri, Badan Pangan Nasional, dan Kejaksaan Agung telah melakukan investigasi mendalam sejak awal Juni 2025.

Baca Juga: Membongkar Aroma Tak Sedap di Balik Karung, Seriuskah Ancaman Beras Oplosan di Ibukota?

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada 6–23 Juni di 10 provinsi, ditemukan sebanyak 212 dari 268 merek beras tidak memenuhi standar mutu, takaran, serta melanggar harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Lokasi investigasi meliputi titik-titik penting distribusi beras seperti Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) di Jakarta, wilayah Jabodetabek, Sulawesi Selatan, Lampung, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Barat.

Sampel yang dikumpulkan menjadi bukti bahwa banyak pelaku usaha melakukan manipulasi kualitas dan kuantitas demi keuntungan sepihak.

Kerugian yang diderita konsumen dari praktik ini tidak main-main.

Kementerian Pertanian memperkirakan kerugian mencapai Rp99,35 triliun per tahun.

Ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang serius dan merugikan banyak pihak, terutama rakyat kecil sebagai konsumen akhir.

Tidak tinggal diam, Mentan Amran mengaku telah menghubungi langsung Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan Kejaksaan Agung untuk menyerahkan daftar merek-merek yang dicurigai menyalahi aturan.

Baca Juga: Aksi Preman Bersenjata di Lampu Merah Pulomas Gegerkan Warga, Polisi Bergerak Cepat

Ia menegaskan bahwa ini bukan sekadar pelanggaran teknis, tetapi penghianatan terhadap misi besar bangsa yaitu kemandirian pangan.

Sementara itu, Satgas Pangan Polri terus menggencarkan pemeriksaan.

Pada Senin 14 Juli 2025, kembali dilakukan pemeriksaan terhadap produsen beras yang diduga curang.

Hal ini dikonfirmasi oleh Brigjen Pol Helfi Assegaf, Ketua Satgas Pangan Polri sekaligus Dirtipideksus Bareskrim Polri.

Ketika ditanya jumlah produsen yang telah diperiksa, Helfi menjawab singkat, “Ada,” sambil menahan rincian lebih lanjut.

Namun sebelumnya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap empat produsen beras berinisial WG, FSTJ, BPR, dan SUL/JG.

Baca Juga: Nadiem Makarim Didampingi Hotman Paris di Kejagung Penuhi Panggilan Kedua untuk Pemeriksaan Kasus Pengadaan Chromebook

Pernyataan tegas Mentan Amran ini menjadi penegas bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi permainan kotor dalam sektor pangan.

Tindakan hukum akan terus berjalan, dan pelaku usaha yang terbukti curang akan dihadapkan pada proses hukum yang adil dan transparan.

Pemerintah berkomitmen agar tidak ada satu pun pihak yang mengkhianati kepercayaan rakyat dalam menjaga ketahanan pangan nasional.***