Gaji Bukan Jaminan, KPK Sentil Pejabat Nakal: Jangan Bangga Pakai Uang Haram!

AKURAT BANTEN - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, kembali mengingatkan bahwa akar dari praktik korupsi di Indonesia bukan semata-mata karena sistem atau gaji yang rendah, tapi lebih kepada moral dan integritas pribadi.

Ia menegaskan, sebesar apa pun gaji pejabat, jika hati dan pikirannya masih dikuasai kerakusan, maka korupsi tetap akan terjadi.

Baca Juga: Janjikan Biaya Haji Murah, Presiden Prabowo Uangkap akan Berjuang Lewat Diplomasi RI-Saudi

"Gaji besar atau kecil tidak menjadi jaminan. Kalau hati dan pikiran tetap rakus, korupsi akan tetap terjadi," tegas Johanis dalam keterangannya yang dikutip pada Senin, 5 Mei 2025.

Menurutnya, persoalan korupsi sudah menjadi penyakit lama di negeri ini. Bahkan, sejak era Presiden Soekarno, praktik korupsi sudah menjadi perhatian serius. Kala itu, pada tahun 1957, negara pernah dinyatakan dalam kondisi darurat karena meluasnya korupsi di lingkungan pemerintah maupun swasta.

Baca Juga: Geng Remaja Hendak Tawuran di Tangsel, Polisi Temukan Bom Molotov di Tas Sekolah

Johanis juga menyoroti bahwa uang yang dikorupsi bukan sekadar angka, melainkan hasil kerja keras masyarakat lewat pajak. Karena itu, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.

"Saya berpesan, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ingatlah, uang yang didapatkan dari korupsi adalah uang haram. Jangan sekali-kali membanggakan uang itu kepada keluarga," katanya dengan tegas.

Baca Juga: Yayasan MBN Dipanggil Kepolisian, Jelaskan Alasan Klaim Perbedaan Harga dengan Mitra MBG Kalibata

Ia mengajak semua elemen pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk tidak tergoda menggunakan jabatannya demi keuntungan pribadi. Menurutnya, membangun Indonesia bebas korupsi sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan—cukup dengan menjauhi penyalahgunaan wewenang dan menjaga hati tetap bersih.

Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Tidak Peduli Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Tak Akan Pengaruhi Kebijakan Saat Jabat Presiden

"Bicara korupsi itu sederhana: jangan manfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi, jaga integritas, dan moralitas. Peran pemda dan DPRD yang jujur sangat penting dalam mendorong pemerintahan yang bersih," pungkas Johanis.