Menkeu Purbaya 'Semprot' Proyek Luhut: Family Office Tidak Dijatah APBN, Menkeu: Bangun Saja Sendiri!

AKURAT BANTEN– Rencana ambisius pembentukan Family Office yang digagas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menemui tembok tebal dari otoritas fiskal.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan bahwa kas negara tidak akan dialokasikan sepeser pun untuk proyek yang disebut-sebut sebagai magnet investasi bagi crazy rich global tersebut.

Penegasan tajam ini disampaikan Menkeu Purbaya, sekaligus mengubur isu alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek yang sudah digodok sejak era Presiden Joko Widodo tersebut.

"Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya [APBN] enggak akan alihkan ke sana," tegas Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, pada Senin, 13 Oktober 2025.

Baca Juga: Perketat Distribusi! Kementan Cabut Izin 2.039 Kios Nakal, Skema Distribusi Pupuk Dirombak Total

APBN Harus Tepat Sasaran, Family Office Bukan Prioritas?

Sikap tegas Menkeu Purbaya didasari oleh prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, penggunaan APBN untuk membiayai family office dinilai tidak tepat dan berada di luar skala prioritas nasional saat ini.

Purbaya menekankan bahwa pemerintah wajib memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat, bukan hanya menyentuh kalangan tertentu, serta menghindari potensi kebocoran.

"Saya fokus alokasi anggaran yang tepat. Nanti pas pelaksananya tepat waktu, tepat sasaran, dan enggak ada yang bocor. Itu saja," lanjut Purbaya, menggarisbawahi komitmennya pada efektivitas belanja negara.

Baca Juga: GEBRAKAN SAKTI! Menkeu Purbaya 'Bersihkan' Oknum Pajak dan Bea Cukai: Dari WA Khusus Aduan hingga Pecat Massal

Family Office: Ambisi Luhut Menarik Triliunan Dolar

Family Office adalah entitas privat yang didirikan untuk mengelola, mempertahankan, dan meningkatkan kekayaan keluarga super kaya (ultra high-net-worth individuals), termasuk urusan investasi, perencanaan pajak, dan warisan.

Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya sangat getol mendorong proyek ini, menargetkan agar Indonesia—terutama Bali dan IKN—dapat menjadi pusat layanan wealth management global, menyaingi Singapura atau Swiss.

Luhut bahkan menargetkan family office bisa beroperasi pada tahun ini juga untuk menarik triliunan dolar dana global.

Namun, dengan penolakan keras dari Menkeu Purbaya terkait pendanaan APBN, Dewan Ekonomi Nasional kini harus memutar otak mencari skema pendanaan alternatif untuk mewujudkan ambisi besar menarik para 'Sultan' dunia ke Indonesia.(**)