DPR Dorong Kemenag Segera Wujudkan Kenaikan Insentif dan Pengangkatan Guru Honorer

Akurat Banten - Langkah Kementerian Agama (Kemenag) yang menitikberatkan perhatian pada kesejahteraan guru mendapatkan sambutan positif dari DPR RI.

Anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid, menyebut kebijakan ini sebagai sinyal keberpihakan pemerintah terhadap dunia pendidikan.

“Kenaikan insentif, pembukaan kuota lebih luas untuk Program Profesi Guru (PPG), hingga pengangkatan guru honorer, patut segera diwujudkan tanpa menunda,” ujar Hidayat.

Pernyataan tersebut muncul setelah Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan rencana kenaikan insentif bagi 227.147 guru non-PNS dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

Pengumuman itu disampaikan dalam agenda Doa Bersama ASN Indonesia.

Selain itu, Kemenag juga mencatatkan lonjakan besar jumlah peserta PPG pada tahun 2025, yakni 206.411 guru, meningkat 700 persen dibanding tahun sebelumnya.

Baca Juga: Dari Demonstrasi ke Krisis Nasional: Nepal Rugi Triliunan, PM Sharma Oli Mundur

Tidak hanya itu, sekitar 52 ribu guru honorer dijadwalkan berubah status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Hidayat, kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan hasil perjuangan panjang anggota DPR yang konsisten menyoroti kesejahteraan tenaga pendidik.

“Komisi VIII sejak awal menekankan agar guru ditempatkan sebagai prioritas. Itu sebabnya alokasi anggaran terus diperjuangkan,” jelasnya.

Ia merinci, dalam RAPBN 2026, pagu belanja pegawai dan operasional Kemenag yang mencakup tunjangan guru serta gaji PPPK naik dari Rp36,9 triliun menjadi Rp49,3 triliun.

Kenaikan anggaran tersebut diperkuat dengan keputusan terbaru pada rapat kerja bersama Menteri Agama, 3 September lalu.

Dalam pertemuan itu, disepakati tambahan anggaran sebesar Rp21,7 triliun yang diarahkan untuk revitalisasi madrasah dan program digitalisasi pendidikan.

Menurut Hidayat, prioritas anggaran itu harus dikawal agar benar-benar menyentuh aspek nyata yang dirasakan guru dan peserta didik.

“Harapannya kualitas pendidikan keagamaan meningkat secara signifikan, karena ini menyangkut masa depan bangsa,” katanya.

Baca Juga: Ada Suara Aneh dan Angin Kencang Sebelum Ledakan Rusak Belasan Rumah di Pamulang Tangsel

Ia menekankan, sejak urusan haji tidak lagi menjadi beban utama Kemenag, sudah sepatutnya kementerian itu fokus penuh pada dunia pendidikan.

Dengan demikian, lanjut Hidayat, Kemenag memiliki kesempatan lebih luas untuk membenahi lembaga pendidikan dari jenjang TK hingga perguruan tinggi.

“Menag bersama jajarannya seharusnya bisa menaruh energi utama pada pengembangan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi di bawah naungan Kemenag agar lebih unggul,” tutur Hidayat.

Langkah ini, tambahnya, menjadi momentum penting bagi guru untuk mendapatkan penghargaan yang layak atas peran mereka sebagai garda terdepan pembangunan sumber daya manusia.

DPR pun menegaskan akan terus mengawal kebijakan ini agar janji peningkatan insentif dan pengangkatan honorer tidak hanya berhenti di atas kertas.

“Guru harus merasakan langsung dampaknya, bukan sekadar rencana,” tegas Hidayat.

Dengan dukungan anggaran besar serta perhatian lebih dari Kemenag, publik berharap kualitas pendidikan di Indonesia bisa naik kelas.

Bukan hanya sekadar menambah angka statistik, tetapi juga mencetak generasi yang berdaya saing tinggi.***