DPR Akhirnya Setop Tunjangan Rumah, Andre Rosiade Pastikan Keputusan Disepakati Semua Fraksi

Akurat Banten - Wacana soal tunjangan rumah bagi anggota DPR RI akhirnya menemui titik terang.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memastikan seluruh fraksi di Senayan sepakat menghapus fasilitas tersebut setelah gelombang kritik dari publik kian deras.

“Keputusan yang sudah diambil itu jelas, semua fraksi menyetujui penghapusan tunjangan rumah bagi anggota DPR,” ujar Andre saat berada di Sijunjung, Sumatera Barat.

Andre menjelaskan, langkah ini menjadi respons nyata atas tuntutan masyarakat, khususnya mahasiswa yang beberapa waktu lalu turun ke jalan menyuarakan aspirasi di depan Kompleks DPR/MPR Senayan.

Aksi yang digawangi ratusan mahasiswa tersebut membawa 17+8 tuntutan, mulai dari isu transparansi hingga penghematan anggaran negara.

Selain memutuskan soal tunjangan rumah, Andre menyebut parlemen juga telah menyetujui moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk komitmen DPR untuk melakukan pembenahan internal serta meningkatkan kepercayaan publik.

“Kita juga sudah sepakat soal moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, agar DPR bisa fokus bekerja untuk rakyat,” katanya.

Baca Juga: Andovi Da Lopez: Ingat Nama Mereka, Jangan Pilih Lagi di 2029

Ia menambahkan, sejumlah agenda lain masih menunggu keputusan resmi pimpinan DPR.

Namun arah besar yang diambil, kata Andre, jelas menuju transformasi lembaga legislatif agar lebih terbuka dan dekat dengan rakyat.

Dalam kunjungan kerjanya ke Ranah Minang, politisi Partai Gerindra itu menegaskan DPR bersama pemerintah serta lembaga negara lain akan berusaha menjalankan aspirasi yang disampaikan masyarakat.

“Prinsipnya, suara rakyat itu harus didengar dan direspons dengan langkah nyata,” tegas Andre.

Tuntutan rakyat 17+8 sendiri tidak lahir begitu saja.

Kelompok yang menamakan diri Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah berisi berbagai elemen mulai dari musisi, aktivis, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil.

Mereka secara resmi menyerahkan dokumen fisik berisi rangkuman tuntutan ke DPR RI.

Penyerahan itu melengkapi aksi-aksi sebelumnya, seperti kampanye di media sosial, komunikasi informal dengan pimpinan DPR dan partai politik, hingga pengiriman surat elektronik ke ratusan anggota dewan.

Isu yang mereka bawa berasal dari suara jutaan warganet, dukungan organisasi masyarakat, hingga petisi daring yang ramai diperbincangkan.

Gelombang kritik tersebut menunjukkan bahwa publik kini lebih berani dan terbuka dalam mengawasi kinerja wakil rakyat.

Langkah DPR menghapus tunjangan rumah dan menghentikan perjalanan ke luar negeri diyakini menjadi sinyal awal perubahan.

Namun, publik masih menanti langkah konkret berikutnya yang bisa benar-benar menjawab keresahan masyarakat.

Baca Juga: VIRAL! Ubah Fotomu Jadi Action Figure 3D Realistis dengan AI, Ini Deretan Prompt yang Ampuh. Idiih, Gampang Banget, Coba Sekarang!

Keputusan ini dianggap penting di tengah sorotan tajam terhadap gaya hidup pejabat negara.

Bagi Andre, momentum ini adalah kesempatan bagi DPR untuk membuktikan bahwa lembaga legislatif bukan hanya simbol, tetapi benar-benar hadir untuk melayani kepentingan rakyat.

“Semua fraksi sudah menunjukkan komitmennya. Tinggal bagaimana konsistensi kita menjaga keputusan ini tetap berjalan,” pungkas Andre.

Dengan adanya penghapusan tunjangan rumah, DPR diharapkan mampu menunjukkan keseriusan dalam melakukan efisiensi, sekaligus meneguhkan pesan bahwa aspirasi masyarakat masih menjadi pegangan utama bagi para wakilnya di Senayan.***