Gatot Nurmantyo Yakin Gugatan Gibran Bakal Ditolak MK, Lalu Singgung Skenario Politik Berikutnya

AKURAT BANTEN – Perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) terus menjadi perhatian.

Di tengah proses tersebut, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo menyampaikan keyakinannya mengenai arah putusan yang akan diambil hakim konstitusi.

Gatot menilai permohonan yang diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya berpeluang berakhir dengan penolakan.

Pandangan tersebut disampaikan Gatot berdasarkan analisis pribadinya terhadap perkembangan perkara yang sedang berjalan.

Baca Juga: Sengketa Ijazah Gibran di MK Makin Panas, Denny Ungkap 6 Kasus Diskualifikasi dari Negara Lain

Dalam wawancara yang berlangsung pada 24 September 2026, Gatot secara tegas menyatakan bahwa dirinya memperkirakan gugatan tersebut akan ditolak.

Ia menempatkan pernyataan itu sebagai hasil analisis dan keyakinan pribadinya, bukan sebagai informasi mengenai keputusan resmi MK.

Perkara yang menjadi sorotan tersebut terdaftar di MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Para pemohon mempermasalahkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika proses pencalonan sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Baca Juga: Sidang MK Soal Ijazah Gibran Dimulai Hari Ini, Denny Indrayana Bawa Perkara ke Babak Baru

Persoalan tersebut masih menjadi materi pemeriksaan hakim konstitusi. Karena itu, belum ada putusan final yang menyatakan apakah dalil para pemohon diterima atau ditolak.

Dalam keterangannya, Gatot tidak hanya membahas perkara di MK.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan dinamika kekuasaan di sekitar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Gatot menilai masih terdapat figur-figur yang menurut pandangannya memiliki keterkaitan dengan lingkar politik Presiden ke-7 Joko Widodo di dalam pemerintahan saat ini.

Baca Juga: Geger! Ijazah Gibran Digugat ke PTUN, Nama Ibu Kandung Disorot hingga Dokumen Pendidikan Diminta Dibuka

Ia bahkan menyebut posisi sejumlah pejabat sebagai bagian dari kondisi yang perlu diperhatikan oleh Prabowo.

Salah satu institusi yang disebut Gatot adalah kepolisian. Ia menyampaikan penilaian mengenai hubungan politik sejumlah pejabat dengan pemerintahan sebelumnya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Gatot dan tidak serta-merta menjadi kesimpulan resmi mengenai hubungan kelembagaan atau politik para pejabat yang disebut.

Gatot kemudian menghubungkan kemungkinan ditolaknya gugatan dengan perkembangan politik berikutnya.

Baca Juga: Geger! Ijazah Gibran Digugat ke PTUN, Nama Ibu Kandung Disorot hingga Dokumen Pendidikan Diminta Dibuka

Menurut dia, apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan MK, akan muncul dinamika lain terkait posisi Gibran dalam pemerintahan.

Ia bahkan menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan munculnya skenario politik yang dapat mengarah pada Gibran sebagai presiden.

Namun, pernyataan tersebut merupakan analisis politik Gatot mengenai kemungkinan perkembangan ke depan, bukan keputusan atau agenda resmi yang telah ditetapkan pemerintah.

Di sisi lain, perkara di MK masih memasuki proses persidangan.

Baca Juga: Denny Indrayana Kejar Ijazah Gibran, Ferry Koto Malah Balik Menantang 'Berani Cek Punya Prabowo?'

KPU sebelumnya mempersoalkan kewenangan MK dalam menangani perkara tersebut karena pokok permohonan dinilai berkaitan dengan proses pencalonan, sementara Gibran telah ditetapkan dan dilantik sebagai wakil presiden.

KPU juga telah menyampaikan bahwa dokumen persyaratan pencalonan pasangan Prabowo-Gibran telah melalui proses verifikasi pada tahapan Pemilu 2024.

Sementara itu, para pemohon tetap mempersoalkan dasar pemenuhan syarat pendidikan Gibran dan meminta MK memeriksa persoalan tersebut.

Dengan demikian, arah akhir perkara belum dapat dipastikan.

Baca Juga: Roy Suryo Yakin Sayembara Ijazah Gibran Tak Berujung, Ada Klaim Mengejutkan di Baliknya

Pernyataan Gatot mengenai kemungkinan penolakan merupakan pendapat pribadi yang disampaikan sebelum adanya putusan MK.

Keputusan mengenai permohonan tersebut tetap berada di tangan majelis hakim setelah seluruh proses pemeriksaan selesai.

***