Denny Indrayana Kejar Ijazah Gibran, Ferry Koto Malah Balik Menantang 'Berani Cek Punya Prabowo?'

AKURAT BANTEN – Polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik.

Persoalan yang sebelumnya berkutat pada permintaan agar ijazah Gibran diperlihatkan kini berkembang menjadi perdebatan mengenai konsistensi transparansi terhadap pejabat negara.

Pakar hukum tata negara Denny Indrayana diketahui kembali mendorong pencarian ijazah SMA atau sederajat milik Gibran.

Ia bahkan membuat sayembara dengan hadiah bagi pihak yang berhasil menunjukkan dokumen pendidikan tersebut.

Baca Juga: Roy Suryo Yakin Sayembara Ijazah Gibran Tak Berujung, Ada Klaim Mengejutkan di Baliknya

Dalam perkembangan terbaru, nilai hadiah yang ditawarkan disebut telah mencapai Rp250 juta.

Langkah Denny tersebut mendapat respons dari pegiat media sosial Ferry Koto.

Alih-alih hanya membahas dokumen pendidikan Gibran, Ferry mengarahkan tantangannya kepada pihak yang selama ini menuntut keterbukaan.

Ferry mempertanyakan apakah standar serupa juga berani diterapkan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Desakan Copot Kapolri Menguat: Kasus Ijazah Jokowi Kembali Jadi Sorotan, Prabowo Ditantang Bersikap

Tantangan itu pada dasarnya mengajak publik melihat persoalan secara lebih luas: apabila dokumen pendidikan pejabat dianggap penting untuk diperiksa, apakah pemeriksaan tersebut juga seharusnya berlaku bagi tokoh lainnya?

Pernyataan tersebut membuat perdebatan semakin melebar.

Isu yang awalnya berfokus pada dokumen pendidikan Gibran kini ikut menyeret persoalan mengenai standar transparansi dan perlakuan yang sama terhadap pejabat publik.

Denny sendiri sebelumnya menyampaikan bahwa sayembara tersebut ditujukan untuk mencari bukti kelulusan tingkat SMA atau sederajat milik Gibran.

Baca Juga: Desakan Copot Kapolri Menguat: Kasus Ijazah Jokowi Kembali Jadi Sorotan, Prabowo Ditantang Bersikap

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan aturan mengenai persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

Dalam pemberitaan mengenai sayembara itu, Denny menyoroti ketentuan terkait calon yang menempuh pendidikan menengah di luar negeri.

Ia mempertanyakan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam kasus Gibran, yang diketahui pernah menjalani pendidikan di luar Indonesia.

Perdebatan kemudian berkembang menjadi persoalan mengenai bukti administratif.

Baca Juga: Sayembara Ijazah Gibran Rp250 Juta Bikin Geger, PSI Sebut Dokumen Sudah Ditunjukkan

Sebagian pihak menilai dokumen yang diperlukan telah melalui proses verifikasi lembaga terkait sehingga tidak semestinya menjadi persoalan baru.

Sementara pihak lain tetap meminta dokumen tersebut diperlihatkan secara terbuka.

Perbedaan pandangan itu penting untuk dicermati karena terdapat perbedaan antara dokumen yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat dengan dokumen yang tidak dimiliki seseorang.

Kedua hal tersebut tidak dapat langsung dianggap sama tanpa adanya pemeriksaan dan bukti yang dapat diverifikasi.

Baca Juga: Prediksinya 100 Persen Akurat! Sosok di Balik Strategi Hukum Jokowi Hadapi Tudingan Ijazah Palsu

Hal serupa juga berlaku ketika muncul tantangan untuk memeriksa dokumen pendidikan Prabowo.

Pernyataan atau tantangan di ruang publik belum dapat dianggap sebagai bukti adanya persoalan pada dokumen seseorang.

Pemeriksaan dokumen pendidikan idealnya dilakukan melalui mekanisme yang jelas, dengan melibatkan institusi pendidikan maupun lembaga yang memiliki kewenangan.

Dengan demikian, hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi bahan perdebatan politik, tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum.

Baca Juga: Jokowi Pastikan Hadir di Sidang, Tantang Roy Suryo dan dr Tifa Buktikan Tuduhan Ijazah Palsu

Di sisi lain, sayembara yang digagas Denny telah membuat isu ijazah Gibran kembali mendapat perhatian luas.

Besarnya hadiah yang ditawarkan membuat masyarakat ikut bertanya-tanya mengenai siapa yang nantinya mampu memenuhi persyaratan sayembara tersebut.

Denny sebelumnya juga menyampaikan bahwa pencarian dokumen tersebut merupakan bagian dari sikap kritisnya terhadap status Gibran sebagai Wakil Presiden.

Ia bahkan telah beberapa kali menyampaikan kritik mengenai kelayakan Gibran dalam jabatan tersebut.

Baca Juga: Jokowi Dikira Cuekin Polemik Ijazah, Pengakuan Andi Azwan Justru Bikin Publik Terkejut

Sementara itu, tantangan Ferry Koto membuka babak baru.

Jika sebelumnya publik disuguhi perdebatan mengenai ijazah Gibran, kini muncul pertanyaan apakah tuntutan transparansi akan diterapkan secara konsisten kepada seluruh pejabat negara.

Perdebatan tersebut memperlihatkan bahwa isu dokumen pendidikan telah menjadi bagian dari diskursus politik nasional.

Karena menyangkut pejabat publik, masyarakat tentu memiliki kepentingan untuk memperoleh informasi yang akurat.

Baca Juga: Ijazah Jokowi Lagi-Lagi Jadi Sorotan, Bachrum Achmadi Lempar Sindiran Pedas 'Takut Dilihat?'

Namun, informasi tersebut tetap harus dibedakan dari tudingan yang belum terbukti.

Pada akhirnya, penyelesaian polemik akan lebih efektif apabila dilakukan berdasarkan dokumen dan mekanisme verifikasi yang jelas.

Saling melempar tantangan mungkin menarik perhatian publik, tetapi kepastian mengenai suatu dokumen tetap membutuhkan bukti yang dapat diperiksa.

Kini, sorotan tidak hanya tertuju pada apakah ijazah Gibran akan muncul dalam sayembara Denny Indrayana.

Baca Juga: Guru Besar UGM Buka Suara Soal Polemik Ijazah Jokowi, Singgung Langkah yang Bisa Dilakukan Mantan Presiden

Tantangan Ferry Koto juga membuat publik menunggu apakah isu transparansi dokumen pendidikan akan meluas hingga menyentuh Presiden Prabowo.

***