Said Didu Peringatkan Prabowo soal Istana, 'Menteri Tak Sejalan Oligarki Bisa Tersandung?'

AKURAT BANTEN – Dinamika di lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian setelah mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyampaikan pandangannya mengenai hubungan antara pejabat pemerintah, pusat kekuasaan, dan kelompok kepentingan.

Said Didu menilai Presiden perlu memastikan informasi mengenai kinerja para menteri diperoleh dari berbagai jalur.

Menurut dia, laporan yang sampai kepada kepala negara berpotensi tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya apabila terdapat kepentingan tertentu dalam proses penyampaian informasi.

Pandangan tersebut disampaikan Said Didu dalam wawancara yang ditayangkan pada 22 September 2026.

Baca Juga: Mahfud MD Soroti Prabowo, 'Pidatonya Bagus, Tapi Pelaksanaan Pemerintah Jadi Pertanyaan'

Ia mengaitkan pengalamannya selama puluhan tahun berada di lingkungan birokrasi dengan dinamika yang menurutnya terjadi dalam pemerintahan saat ini.

Salah satu hal yang disoroti adalah kemungkinan adanya penyaringan informasi terhadap menteri yang kebijakannya tidak sejalan dengan kepentingan kelompok tertentu.

Said Didu berpendapat, pejabat yang mengambil kebijakan berbeda dari kepentingan kelompok yang memiliki pengaruh dapat menghadapi hambatan dalam menyampaikan laporan kepada Presiden.

Ia juga menggunakan istilah oligarki ketika membicarakan kelompok berkepentingan yang menurutnya berada di sekitar pusat kekuasaan.

Baca Juga: Mahfud MD Bongkar Sorotan ke Prabowo, 'Sekarang Saya Percaya Dia Tidak Berdaulat'

Menurut Said Didu, pengaruh kelompok tersebut dapat membuat informasi yang diterima Presiden mengalami perubahan, penyaringan, atau bahkan tertahan sebelum sampai ke tingkat pengambil keputusan.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Said Didu.

Ia tidak dalam kesempatan tersebut memberikan bukti spesifik yang membuktikan adanya jaringan tertentu yang secara sistematis mengendalikan seluruh informasi yang diterima Presiden.

Dalam menyampaikan argumentasinya, Said Didu turut menyinggung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Baca Juga: Budi Arie Bongkar Isu Prabowo di Bawah Kendali Jokowi, Begini Penjelasannya

Ia membandingkan persoalan yang menurutnya terjadi di sektor energi dan pertambangan dengan penilaian positif Presiden terhadap kinerja sejumlah menteri.

Beberapa persoalan yang disebut antara lain antrean bahan bakar minyak, perubahan harga energi, serta persoalan kegiatan pertambangan yang berkaitan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB.

Menurut Said Didu, perbedaan antara kondisi yang ia klaim terjadi di lapangan dengan penilaian pemerintah menjadi alasan untuk mempertanyakan mekanisme evaluasi kinerja menteri.

Ia kemudian mengingatkan Presiden agar tidak hanya mengandalkan informasi dari satu jalur.

Baca Juga: Gibran Makin Rajin Blusukan, Pengamat Bongkar Sinyal Politik Jelang Pilpres 2029: Prabowo Wajib Waspada?

Menurutnya, pengecekan silang dari berbagai pihak diperlukan supaya kepala negara memperoleh gambaran yang lebih lengkap sebelum menentukan kebijakan ataupun menilai kinerja pembantunya.

Said Didu juga menyoroti keberadaan pihak yang ia sebut sebagai “pedagang kebijakan”.

Dalam pandangannya, kelompok semacam itu dapat memanfaatkan kedekatan dengan pusat kekuasaan untuk memperjuangkan kepentingan tertentu.

Isu mengenai pengaruh kelompok ekonomi terhadap pemerintahan sebelumnya juga pernah menjadi bagian dari pernyataan Prabowo.

Baca Juga: Purbaya Dicopot Prabowo, Andi Sinulingga Malah Singgung Raja Juli, 'Kenapa Tak Diganti Lebih Dulu?'

Dalam pidatonya pada September 2026, Presiden mengingatkan bahwa kekuatan ekonomi dapat memengaruhi proses demokrasi.

Namun, pernyataan tersebut tidak secara langsung membuktikan tudingan Said Didu mengenai adanya penyaringan informasi di lingkungan pemerintahan.

Perdebatan mengenai pengaruh oligarki tersebut pada akhirnya berkaitan dengan persoalan tata kelola pemerintahan.

Informasi yang diterima Presiden menjadi salah satu unsur penting dalam proses evaluasi terhadap kementerian dan lembaga.

Baca Juga: Mengejutkan! Purbaya Diganti Suahasil Nazara, Arah Kebijakan Ekonomi Prabowo Jadi Sorotan

Karena itu, transparansi serta mekanisme pemeriksaan informasi menjadi hal yang relevan dalam memastikan keputusan pemerintah didasarkan pada kondisi yang dapat diverifikasi.

Sampai saat ini, tudingan mengenai adanya jaringan oligarki yang membelokkan atau menahan laporan kepada Presiden masih merupakan pandangan Said Didu.

Belum ada kesimpulan resmi yang membuktikan bahwa kelompok tertentu secara sistematis mengendalikan informasi mengenai kinerja para menteri.

Pernyataan tersebut pun masih menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai hubungan antara kepentingan ekonomi, birokrasi, dan proses pengambilan keputusan di pemerintahan Prabowo.

Baca Juga: Purbaya Dicopot Prabowo, Isi Garasinya Bikin Kaget: Ada Mobil Miliaran Rupiah!

***