Suciwati Istri Munir: Debat Capres Tong Kosong, Tentang HAM Tidak Pernah Tuntas

AKURAT BANTEN - Hari ini, Menurut jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Capres Anies Baswedan, Ganjar pranaowo dan Prabowo Subianto akan melakukan debat perdana, dimulai Selasa 12 Desember 2023, pukul 19.00.

Adapun tema debat meliputi:

1. Pemerintahan
2. Hukum, hak asasi manusia atau HAM
3. Pemberantasan korupsi
4. Penguatan demokrasi
5. Peningkatan pelayanan publik
6. Kerukunan warga

Dikutip dari Tempo.co, Khusus mengenai topik hak asasi manusia, Suciwati istri aktivis HAM Munir tak merasa punya harapan apapun terhadap debat yang akan dilangsungkan nanti oleh para kandidat pemimpin negeri ini.

Bagaimana tidak, beragam jalur telah ditempuh Suciwati untuk mendapatkan keadilan mengenai kasus pembunuhan suaminya, Munir Said Thalib pada 7 September 2004 dengan cara diracun saat melakukan penerbangan ke Belanda.

Suciwati pernah merasakan janji-janji manis itu yang tak juga terpenuhi. Tujuh tahun berlalu sejak Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Jaksa Agung saat itu HM Prasetyo mengusut kasus pembunuhan aktivis HAM Munir pada 13 Oktober 2016.

• Baca Juga: Ada Apa Dengan KPU? Keputusan Dadakan Dengan Meniadakan Nobar Debat Capres-Cawapres
• Baca Juga: Data Pemilih KPU Bocor, BSSN Lakukan Analisis dan Forensik Digital
• Baca Juga: Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU, Apakah Pelaku Akan Ditangkap?

Hingga hari ini, 12 Desember 2023, menyatakan tak mendapat kabar dan kejelasan mengenai janji Presiden Jokowi itu.

"Ya nggak ada, malah nggak lama kemudian dokumen TPF hilang. Cara tidak bertanggung jawab negara menjawab komitmen itu," katanya kepada Tempo.co.

Ia memberikan tiga catatan terhadap ketidakseriuan Jokowi mengungkapkan kasus kematian Munir tersebut.

“Presiden Jokowi sungguh-sungguh berjanji memerintah Jaksa Agung untuk menyelesaikan kasus Cak Munir ternyata nggak ada action. Berjanji di depan 22 orang pengacara hukum dan HAM yang dia undang untuk menuntaskan kasus Cak Munir ternyata bohong,” katanya.

“Presiden Jokowi tidak bertanggung jawab ketika dokumen Tim pencari fakta atau TPF Munir yang diserahkan kepada tujuh lembaga negara termasuk Setneg malah dinyatakan tidak menguasai alias hilang.

"Tidak ada usaha melakukan pencarian, padahal oleh SBY, presiden sebelumnya bahkan dikirimkan copy-nya. Nyatanya terduga dalang pembunuh Cak Munir dijadikan penasehatnya. Bisa berharap apa dengan presiden macam begini?” kata Suciwati.

Menurut Suciwati, sampai sekarang, sebagian besar anggota TPF Munir masih hidup untuk konfirmasi mengenai dokumen TPF Munir yg dikirimkan oleh SBY lewat Sudi Silalahi yang diterima Johan Budi, saat itu sebagai Jubir Kepresidenan.

“Presiden Jokowi pembohong,” katanya, tegas.

Suciwati telah patah arang dengan segala janji mengenai pengusutan pelanggaran HAM di negeri ini.