RUU ASN Disahkan, Tenaga Honorer Tidak Jadi di PHK November Mendatang

AKURAT BANTEN - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU), pada Selasa (3/10/2023).

Pengesahan RUU ASN dilakukan dalam sidang paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dengan didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus dan Rachmat Gobel.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi mengesahkan Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjadi undang-undang.

Kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Dasco dalam rapat paripurna di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Baca Juga: TERNYATA, ASN Yang di Pindah Tugaskan ke-IKN Jokowi Sudah siapkan Insentif dan Rumah Dinas

Setuju," jawab anggota DPR RI yang hadir di ruang rapat paripurna. Dasco kemudian mengetuk palu sebagai tanda pengesahan.

Pengesahan RUU ASN dalam rapat paripurna dihadiri langsung oleh perwakilan pemerintah, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar.

Kemudian perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Hukum dan HAM.

Mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU ASN ini. Diantaranya fraksi yang setuju adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PKB, PPP, dan PAN.

Salah satu isu krusial dalam RUU ini adalah tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN (honorer) yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang dan mayoritas berada di instansi daerah.

Baca Juga: Minta Diangkat Jadi ASN, Ribuan Honorer Kemenag Aksi di Gedung DPR RI

"Berkat dukungan DPR, RUU ASN ini menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN yaitu tidak boleh ada PHK massal, yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam keterangannya belum lama ini.

Anas mengatakan, tanpa payung hukum tersebut, maka para tenaga non-ASN terancam tidak bisa bekerja pada November 2023 mendatang.

“Ada lebih dari 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak lagi bekerja November 2023," imbuhnya.

"Jadi disahkannya RUU ini memastikan semuanya aman dan tetap bekerja. Istilahnya, kita amankan dulu agar bisa terus bekerja,” sambungnya. []