Opini: Pendidikan, Kemiskinan, dan Alarm Tanggung Jawab Negara

AKURAT BANTEN-Peristiwa bunuh diri seorang anak SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur, menyisakan duka yang mendalam sekaligus menimbulkan pertanyaan yang sangat serius bagi dunia pendidikan kita.

Kisah tragedi ini, tidak semestinya dipahami sebagai peristiwa individual semata, melainkan sebagai cerminan dari persoalan struktural yang lebih luas:

Tekanan ekonomi keluarga, praktik pendidikan yang belum sepenuhnya ramah anak, serta kehadiran negara yang belum optimal dalam melindungi kelompok paling rentan.

Pendidikan dasar pada prinsipnya dirancang sebagai ruang aman bagi anak. Namun dalam realita sosial, sekolah kerap menjadi ruang yang memunculkan tekanan, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Baca Juga: Opini: Sekolah Rakyat, Harapan Baru atau Tantangan Implementasi?

Biaya-biaya kecil yang sering dianggap wajar—seperti alat tulis, buku pendukung, atau kebutuhan sekolah lainnya—dapat berubah menjadi beban psikologis yang berat.

Anak-anak, meskipun belum dewasa, memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Rasa malu, takut tertinggal, atau merasa menjadi beban keluarga dapat terakumulasi tanpa tersalurkan secara sehat.

Masalah ini semakin kompleks ketika pendidikan bertemu dengan kemiskinan struktural. Banyak keluarga hidup dalam keterbatasan ekonomi yang memaksa mereka membuat pilihan-pilihan sulit.

Dalam kondisi demikian, kegagalan memenuhi kebutuhan sekolah bukan cerminan kurangnya kepedulian orang tua, melainkan keterbatasan akses dan dukungan sosial.

Baca Juga: Gus Ipul Bertemu Seskab Teddy Bahas Sekolah Rakyat, Program Pendidikan yang Disiapkan Putus Kemiskinan Antar Generasi

Anak kemudian berada pada posisi yang tidak adil: menanggung tekanan dari sistem yang seharusnya melindungi mereka.

Dari sini, tanggung jawab negara menjadi sangat relevan. Negara bukan hanya berkewajiban menyediakan sekolah dan kurikulum, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak dapat mengakses pendidikan tanpa beban ekonomi dan psikologis yang berlebihan.

Program bantuan pendidikan dan perlindungan sosial tidak boleh berhenti pada tataran administratif saja, melainkan harus benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan, terutama di daerah tertinggal.

Selain aspek ekonomi, perhatian terhadap kesehatan mental anak masih menjadi titik lemah dalam sistem pendidikan kita.

Baca Juga: Gus Ipul Bertemu Seskab Teddy Bahas Sekolah Rakyat, Program Pendidikan yang Disiapkan Putus Kemiskinan Antar Generasi

Orientasi pada capaian akademik sering kali menyingkirkan dimensi emosional dan psikososial peserta didik. Padahal, pendidikan yang utuh seharusnya memperhatikan perkembangan kognitif sekaligus kesejahteraan mental.

Anak bukan sekadar objek evaluasi, melainkan subjek pembelajaran yang memiliki perasaan, ketakutan, dan harapan.

Tragedi "Bocah SD" di Ngada seharusnya menjadi alarm bagi pembuat kebijakan bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan sosial dan ekonomi.

Pendekatan sektoral yang terpisah-pisah tidak lagi memadai. Diperlukan kebijakan terpadu yang menghubungkan pendidikan, perlindungan sosial, layanan konseling, dan penguatan peran sekolah sebagai ruang aman bagi anak.

Baca Juga: PT Duckil Textile Salurkan Bantuan Peralatan Sekolah ke Dua Lembaga Pendidikan

Lebih jauh, sekolah dan pendidik perlu dibekali kepekaan sosial dan dukungan institusional agar mampu membaca tanda-tanda tekanan pada anak.

Empati bukan menjadi kelemahan dalam pendidikan, melainkan fondasi utama pembelajaran yang manusiawi.

Pada akhirnya, kualitas sebuah negara dapat diukur dari cara melindungi anak-anaknya. Pendidikan tidak boleh menjadi sumber kecemasan, apalagi penderitaan. 

Tragedi ini hendaknya menjadi pengingat bahwa memastikan bagi pendidikan anak-anak bangsa, dapat bersekolah dengan aman, bermartabat, dan penuh harapan sebagai tanggung jawab bersama, dengan disisi lain, negara sebagai penanggung jawab utama (**) 

---------------------

Sumber: Abdul Marta Nurdin, ST. MPd. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1, Kota Tangerang Selatan.