Luhut Blak-blakan! Program Makan Bergizi Gratis Ternyata Bermasalah Sejak Awal

AKURAT BANTEN – Menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, membuat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan buka suara.

Menurutnya, sejumlah kendala yang muncul sebenarnya dapat diminimalkan apabila proses perencanaan dilakukan lebih matang sejak awal.

Dalam sebuah seminar yang digelar di kantornya pada Kamis (25/6/2026), Luhut menilai bahwa salah satu kelemahan utama dalam implementasi program unggulan pemerintah tersebut adalah kurangnya kajian komprehensif sebelum program dijalankan secara masif.

Ia menyebut, banyak energi yang akhirnya terkuras untuk menyelesaikan persoalan internal dan memperbaiki kekurangan yang seharusnya bisa diantisipasi sejak tahap perencanaan.

Baca Juga: Praperadilan Dicabut, Cleaning Service di Tangerang yang Sempat Ditahan Sebelum Jadi Tersangka Kini Bebas

"Masalah utamanya adalah ide besar Presiden tidak dibarengi dengan persiapan dan perencanaan yang benar-benar matang. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua," ujar Luhut, Kamis (25/6/2026).

Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dari DEN adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, ditemukan sejumlah persoalan terkait validitas data dan pelaksanaan program setelah anggaran terlanjur disalurkan.

Menurut Luhut, terdapat beberapa wilayah yang sebelumnya masuk kategori prioritas ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Akibatnya, pemerintah harus melakukan berbagai penyesuaian meski dana program sudah dicairkan.

Baca Juga: Jaga Kedisiplinan, Peserta Latsarmil Koperasi Merah Putih Bakal Dikenai Hukuman Fisik Jika Langgar Aturan

Ia menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini bukan lagi memperdebatkan kesalahan yang terjadi, melainkan mencari solusi terbaik agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

DEN dan BGN Terus Lakukan Evaluasi

Untuk memperbaiki pelaksanaan program, DEN terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta kementerian terkait. Berbagai masukan dan rekomendasi disampaikan guna menyempurnakan implementasi MBG di berbagai daerah.
Luhut mengungkapkan bahwa pihak penyelenggara program secara terbuka menerima berbagai saran yang diberikan oleh DEN. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap permasalahan dapat segera ditangani.

Baca Juga: Segel 17.600 Motor Listrik Pengadaan BGN, Kejagung Sebut Bisa Tetap Didistribusikan

"Yang terjadi sekarang adalah proses perbaikan. Jika dari awal dilakukan dengan pilot project dan perencanaan yang kuat, mungkin banyak hal tidak perlu diperbaiki lagi," katanya.

Sebagai langkah konkret, Dewan Ekonomi Nasional telah melakukan kajian di sekitar 800 titik di berbagai wilayah Indonesia. Kajian tersebut bertujuan memetakan kondisi kemiskinan, kebutuhan masyarakat, serta efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Hasil pemetaan itu kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi agar program dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga: Ketegangan AS-Iran Belum Reda, Oman Siapkan Jalur Aman Baru di Selat Hormuz

Luhut menilai bahwa secara umum pelaksanaan MBG saat ini sudah menunjukkan perkembangan positif. Meski masih terdapat sejumlah kekurangan, ia optimistis program tersebut akan semakin baik dalam satu tahun ke depan.

Di akhir pernyataannya, Luhut meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru memberikan penilaian negatif terhadap Program Makan Bergizi Gratis. 

Ia menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai perbaikan agar program unggulan tersebut mampu mencapai tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Dua Hari Jelang Lawan Mesir, Iran Akhirnya Diizinkan Masuk AS! Drama Piala Dunia 2026 Belum Berakhir

Menurutnya, proses penyempurnaan yang sedang berjalan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan MBG menjadi program yang efektif, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

"Dengan berbagai evaluasi dan perbaikan yang dilakukan saat ini, saya optimistis hasilnya akan terlihat lebih baik dalam waktu mendatang," pungkasnya. ***