Program MBG Dievaluasi Total, BGN Ambil Langkah Strategis di Masa Libur Sekolah

AKURAT BANTEN - Badan Gizi Nasional (BGN) memanfaatkan masa libur sekolah sebagai momen strategis untuk melakukan penataan ulang tata kelola serta operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini diambil untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta standardisasi pelaksanaan program di seluruh wilayah Indonesia agar berjalan lebih optimal.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis, 18 Juni 2026.

Arum menjelaskan bahwa BGN telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 mengenai Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode libur sekolah, yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program MBG Tahun Anggaran 2026.

Baca Juga: Heboh Biaya Hak Siar Piala Dunia, DPR Minta TVRI Buka Data Secara Transparan

“Masa libur sekolah menjadi kesempatan bagi BGN untuk melakukan penataan ulang tata kelola program, meningkatkan standar operasional, memperkuat kualitas data, serta memastikan program MBG semakin tepat sasaran dan efektif dalam menjangkau kelompok yang membutuhkan intervensi pemerintah,” ujar Arum di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Sejalan dengan kalender pendidikan nasional, distribusi Program Makan Bergizi Gratis kepada peserta didik akan menyesuaikan masa libur sekolah yang berlangsung pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026.

Penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari strategi optimalisasi operasional sekaligus efisiensi penggunaan sumber daya program.

Menurut Arum, selama periode tersebut Badan Gizi Nasional akan memusatkan perhatian pada evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG.

Baca Juga: Ratusan Calon Jemaah Tertipu? DPR Minta Kasus Hanania Travel Diusut Sampai Tuntas

Evaluasi tersebut mencakup kualitas layanan, kapasitas produksi, pemenuhan standar sarana dan prasarana, hingga kesesuaian data penerima manfaat.

“Penataan ini bukan sekadar efisiensi anggaran, tetapi juga upaya memastikan setiap sumber daya yang dimiliki negara benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kelompok yang membutuhkan,” katanya.

Selain evaluasi operasional SPPG, BGN juga tengah melakukan pembaruan serta penguatan basis data penerima manfaat.

Hingga saat ini, BGN telah mengidentifikasi sejumlah sekolah yang dinilai memiliki kemampuan lebih baik dalam memenuhi kebutuhan gizi peserta didiknya secara mandiri.

Data tersebut akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran ke depan.

BGN menegaskan bahwa hasil pemutakhiran data ini akan digunakan untuk memperkuat fokus program kepada kelompok prioritas, termasuk anak-anak di wilayah rentan, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang membutuhkan intervensi gizi.

“Kami terus memperbaiki kualitas data karena data yang akurat menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan. Tujuan akhirnya adalah memastikan bantuan gizi diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujar Arum.

Dalam proses penataan operasional tersebut, BGN juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SPPG untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan.

Penilaian mencakup kapasitas layanan, kualitas fasilitas, jangkauan penerima manfaat, serta efektivitas pelaksanaan di masing-masing unit layanan.

Ke depan, BGN juga menyiapkan skema pengelompokan atau klasterisasi SPPG yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

Pendekatan ini termasuk untuk daerah 3T yang memiliki tantangan geografis dan kepadatan penduduk berbeda dibanding wilayah perkotaan.

“Setiap daerah memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda. Karena itu, model operasional yang diterapkan juga harus adaptif agar pelayanan MBG dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” jelas Arum.

BGN menegaskan bahwa penataan operasional selama masa libur sekolah tidak akan mengurangi komitmen pemerintah dalam menjalankan Program MBG.

Sebaliknya, langkah ini justru menjadi bagian dari penguatan fondasi agar program berjalan lebih berkualitas, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan status gizi masyarakat Indonesia.

***