Bea Cukai Bergerak Cepat Berbenah Usai Teguran Keras Presiden dan Menteri Keuangan

Akurat Banten - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mulai melakukan langkah pembenahan menyeluruh setelah mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kinerja dan tata kelola layanan.

Pembenahan tersebut dilakukan sebagai respons atas evaluasi pimpinan negara yang menyoroti pentingnya perubahan nyata di tubuh Bea Cukai agar pelayanan publik dan pengawasan berjalan lebih profesional.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto mengatakan perbaikan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek teknis tetapi juga menyentuh kultur organisasi.

“Menindaklanjuti arahan Presiden dan Menteri Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pembenahan secara menyeluruh,” ujar Nirwala.

Menurut Nirwala, agenda perbaikan itu mencakup penguatan budaya kerja, peningkatan kinerja pegawai, optimalisasi pelayanan publik, serta penajaman fungsi pengawasan di titik-titik rawan seperti pelabuhan dan bandara.

Ia menegaskan, sektor pelayanan menjadi salah satu fokus utama karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha.

Bea Cukai, kata dia, berupaya mendorong peningkatan kualitas layanan dengan menjadikan setiap kritik dan masukan publik sebagai bahan evaluasi berkelanjutan.

Pendekatan tersebut dilakukan agar proses kepabeanan dan cukai semakin transparan, cepat, dan minim celah penyimpangan.

Di sisi pengawasan, DJBC memperkuat pemanfaatan teknologi informasi guna menutup ruang praktik pelanggaran yang merugikan negara.

Penguatan sistem pengawasan difokuskan pada kawasan pelabuhan dan bandara yang selama ini menjadi pintu masuk dan keluar barang.

“Salah satu fokusnya adalah pencegahan praktik under invoicing melalui pengembangan sistem yang terintegrasi dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI,” jelas Nirwala.

Ia menyebut pemanfaatan teknologi menjadi kunci agar pengawasan berjalan lebih akurat dan berbasis data.

Baca Juga: Angka Kecelakaan Lalu Lintas Turun di 2025, Pendekatan Humanis Polantas Dinilai Beri Dampak Nyata

Selain teknologi, Bea Cukai juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengikuti perkembangan sistem dan tantangan global.

Penguatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan pun dilakukan secara bertahap dalam setahun terakhir.

Nirwala menambahkan, langkah penindakan yang dilakukan selama ini diarahkan secara terukur dan konsisten.

Tujuan penindakan tersebut adalah untuk mengamankan penerimaan negara sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil.

Bea Cukai, lanjutnya, tidak ingin pembenahan hanya bersifat sementara atau reaktif.

“Ke depan, pada tahun 2026, Bea Cukai melanjutkan agenda perbaikan ini secara konsisten melalui penguatan sistem berbasis teknologi, peningkatan kompetensi pegawai, serta optimalisasi pengawasan dan pelayanan,” tuturnya.

Ia menegaskan komitmen tersebut merupakan bagian dari reformasi berkelanjutan di lingkungan Bea Cukai.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya perkembangan positif di tubuh DJBC usai teguran disampaikan.

Purbaya mengatakan peringatan tersebut diberikan sebagai bentuk dorongan agar Bea Cukai segera berbenah.

Teguran itu disampaikan Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis, 27 November.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya memberikan tenggat waktu satu tahun kepada DJBC untuk memperbaiki kinerja.

Meski demikian, ia menilai respons Bea Cukai tergolong cepat.

Menurut Purbaya, dalam hitungan beberapa minggu setelah teguran, DJBC sudah mulai menunjukkan perubahan yang terlihat.

Ia berharap tren perbaikan tersebut dapat dijaga secara konsisten.

Pemerintah, kata Purbaya, ingin Bea Cukai menjadi institusi yang kuat, bersih, dan dipercaya publik.

Baca Juga: Di Balik Bencana Sumatera: KSAD Kecam Aksi 'Biadab' Sabotase Jembatan Darurat, Baut Sengaja Dilepas!

Pembenahan internal ini diharapkan mampu memperkuat peran Bea Cukai sebagai garda terdepan pengamanan penerimaan negara.

Di saat yang sama, pelayanan yang lebih baik diyakini akan mendorong iklim investasi dan perdagangan yang sehat.

Dengan langkah pembenahan yang terus digulirkan, Bea Cukai dituntut membuktikan bahwa teguran pimpinan negara dijawab dengan kerja nyata, bukan sekadar janji.***