Tito Karnavian Tekankan Kecepatan Huntap Pascabencana Sumatra Bergantung pada Data dan Lahan Bersih

Akurat Banten - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah harus bergerak cepat dan presisi dalam menyiapkan data warga terdampak bencana serta memastikan kesiapan lahan pembangunan hunian tetap agar proses pemulihan tidak berlarut-larut.

Menurut Tito, kunci percepatan pembangunan huntap terletak pada kesiapan lahan yang benar-benar clear and clean sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum, sosial, maupun teknis di kemudian hari.

“Kalau lahannya sudah clear and clean, otomatis kita bisa bergerak cepat, karena tidak mungkin membangun tanpa kepastian itu,” ujar Tito.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat mengikuti rapat pembahasan pembangunan hunian tetap pascabencana di wilayah Sumatra yang digelar secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Ia menjelaskan bahwa konsep clear and clean mencakup kepastian status hukum lahan, kelayakan teknis pembangunan, keamanan lingkungan, serta kedekatan lokasi dengan pusat aktivitas sosial masyarakat.

Tito menilai huntap tidak boleh dibangun di wilayah yang terisolasi karena harus tetap terhubung dengan fasilitas umum seperti pasar, sekolah, tempat ibadah, dan jalur logistik.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah bersama berbagai pihak saat ini tengah bergotong royong membangun sekitar 2.600 unit huntap untuk korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Hunian tersebut diprioritaskan bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal atau mengalami kerusakan rumah kategori berat akibat bencana alam.

Ia menegaskan bahwa kecepatan realisasi pembangunan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menyampaikan data korban secara rinci dan akurat.

Baca Juga: Prabowo Terima Laporan Hunian Pengungsi dan Proyek Kampung Haji Indonesia di Mekkah

Berdasarkan laporan terbaru, pembangunan huntap di beberapa wilayah Sumatera Utara telah memasuki tahap peletakan batu pertama.

Tito menyebut langkah serupa akan segera dilakukan di Aceh dan Sumatera Barat setelah kesiapan lahan dan kelengkapan data dinyatakan terpenuhi.

“Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh dan Sumbar,” kata Tito.

Ia meminta pemerintah daerah setempat menjadikan penyiapan lahan sebagai prioritas utama dalam penanganan pascabencana.

Tito mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penanganan pascabencana dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara.

Selain skema gotong royong, pemerintah pusat juga menyiapkan pembangunan huntap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan jumlah unit yang jauh lebih besar.

Dengan skema tersebut, Tito memastikan seluruh masyarakat terdampak bencana tetap akan mendapatkan penanganan sesuai tingkat kerusakannya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah juga menyiapkan bantuan khusus bagi warga dengan rumah rusak ringan dan rusak sedang.

“Kepada para gubernur, tolong segera koordinasikan dengan bupati dan wali kota untuk mendata kerusakan ringan dan sedang secara by name by address dan menyerahkannya ke BNPB,” tuturnya.

Baca Juga: Menpar Tegaskan Bali Tetap Bergeliat Saat Libur Nataru Meski Isu Sepi Menguat

Menurut Tito, percepatan verifikasi data oleh BNPB akan mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga, serta pimpinan daerah dari provinsi terdampak sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam pemulihan pascabencana.***