DPRD Kota Tangerang Desak Evaluasi Total Layanan Transportasi Si Benteng

AKURAT BANTEN - Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam, angkat bicara mengenai pengelolaan layanan transportasi milik PT Tangerang Nusantara Global (TNG), khususnya armada Si Benteng. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terkait penggunaan subsidi, efektivitas jalur, hingga sistem kontrol operasional.

"Nanti gua cek nih. Total anggaran gelondongannya berapa semua," kata Rusdi saat dimintai tanggapan soal subsidi transportasi.

Rusdi menjelaskan bahwa anggaran subsidi berada di Dinas Perhubungan (Dishub), namun kerja sama dengan operator transportasi berada di bawah kewenangan TNG.

"Anggarannya ada di Dishub. Nah karena anggarannya di Dishub, tapi kewenangan yang kerja sama dengan mitra itu di TNG," ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui belum menguasai angka-angka detail sehingga harus melakukan pengecekan ulang agar tidak keliru.

"Tau, tau, harus ngeliat angka dibandingkan gua nyebut salah," tambahnya.

Rusdi menanggapi kritik terkait subsidi besar yang dialokasikan untuk layanan si Benteng. Ia mengatakan, jika terbukti tidak efisien, maka pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengalihkan anggaran ke sektor lain yang lebih prioritas.

Namun, ia juga menegaskan bahwa data penggunaan menunjukkan tren naik dari tahun ke tahun.

"Kalau ngeliat grafik dari pengguna sih selalu naik setiap tahunnya. Cuma memang bicara si benteng, mungkin ada beberapa trayek jalurnya itu yang pemanfaatannya masih kurang," kata Rusdi.

Rusdi menilai isu indikasi penyimpangan atau kenakalan di lapangan harus dibuktikan dan ditindak tegas jika benar terjadi. Karena itu, ia meminta TNG membangun sistem kontrol berbasis teknologi.

"Makanya butuh sistem kontrol. Nanti bisa pakai GPS atau yang lain-lain. Ini kan kabarnya juga ada indikasi segala macam. Tapi kan ini harus dibuktikan," katanya.

Menurutnya, aktivitas armada harus tercatat harian agar pengawasan lebih mudah.

"Harus dibuat sistem kontrolnya. Jadi ketahuan aktivitas si BNT itu hari-hari kemana," tegasnya.

Selain itu, jalur-jalur yang sepi dan minim pemanfaatan harus dievaluasi karena berdampak pada pemborosan subsidi.

"Jalur yang efektif yang mana. Kalau ada jalur yang sepi, nggak ada pemanfaatannya ya mau ngapain jalur itu dipertahankan," ujarnya.

Terkait koordinasi dengan DPRD, Rusdi memastikan pembahasan mengenai kinerja layanan transportasi dapat dilakukan melalui komisi terkait.

"Kalau dengan DPRD ya melalui teman-teman Komisi 4. Atau juga di Komisi 2. Bicara kelembagaan tuh di Komisi 3. Bicara evaluasi terhadap kinerja segala macam, bisa kita panggil," jelasnya.

Namun ia menegaskan bahwa penegakan di lapangan tetap menjadi tanggung jawab TNG sebagai pengelola.

"Harus punya ketegasan lah. Kalau pun ada para pelaku yang dianggap tidak sesuai aturan ya silahkan aja ditindak," tegasnya.

Rusdi menyebut grafik penumpang yang meningkat di beberapa jalur harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk menambah armada.

"Ada grafik yang naik, perlu ada penambahan armada. Nanti ditambahkan," katanya.

"Terus ada jalur yang memang sepi yang nggak ada pemanfaatan terhadap transportasi publik milik kita ya mau ngapain jalur itu dipertahankan," tandasnya.

Sebelumnya, Program transportasi umum Si Benteng di Kota Tangerang menjadi sorotan, pasalanya subsidi jumbo Rp3 miliar setiap bulan atau sekitar Rp36 miliar per tahun dinilai tidak berbanding lurus dengan kualitas layanan yang diberikan.

Alih-alih memenuhi kebutuhan mobilitas warga, proyek ini justru dianggap tidak berjalan maksimal dan hanya jadi bahan bancakan oknum-oknum yang terlibat.

Anggota DPRD Kota Tangerang, Saiful Milah, mengatakan kondisi di lapangan menunjukkan minimnya respon dalam layanan Si Benteng terhadap kebutuhan masyarakat.

"Ya khususnya Si Benteng, kita melihat kenyataan di lapangan lah. Bahwa sampai hari ini keberadaan Si Benteng tidak maksimal menanggapi kebutuhan yang ada di masyarakat," katanya.

Ia menilai, setelah pengelolaan dipindahkan dari Dinas Perhubungan ke Perseroda Tangerang Nusantara Global (TNG), kondisi operasional justru semakin tidak jelas karena diserahkan kembali kepada pihak ketiga.

Padahal, kata pria yang akrab disapa Abah Milah ini, hampir seluruh komponen biaya telah ditanggung oleh pemerintah daerah Kota Tangerang.

"Dengan subsidi yang diterima, dengan bensin ditanggung pemerintah, kerusakan ditanggung pemerintah, supir ditanggung pemerintah. Nah sekarang operator itu tidak punya tantangan dengan beban mengejar tertutupnya satu hari 100 kilo," ucapnya.