Tok! Sekolah Daring Batal: Menko PMK Pastikan Siswa Tetap Masuk Kelas Meski Krisis Global, Ini Alasannya

AKURAT BATEN– Sempat menjadi teka-teki dan perbincangan hangat di kalangan orang tua murid, kepastian mengenai format pembelajaran di tengah situasi krisis global akhirnya terjawab.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa pemerintah membatalkan wacana sekolah daring (PJJ) dan tetap mengutamakan pembelajaran tatap muka (luring).

Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan kuat. Di balik dinamika ekonomi dan politik dunia yang sedang tidak menentu, pemerintah justru ingin memperkuat sektor pendidikan sebagai fondasi utama bangsa.

Kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum. Ini prioritas, ini utama. Jangan sampai ada learning loss di tengah situasi krisis global." — Pratikno, Menko PMK

Baca Juga: Blunder Kebijakan? Belajar Daring Dibatalkan, Publik Soroti Polemik MBG dan BBM

Mengapa Sekolah Daring Dibatalkan?

Banyak yang bertanya-tanya, mengapa di saat krisis global pemerintah tidak memilih efisiensi melalui jalur digital? Menko PMK menjelaskan bahwa menjaga kualitas pendidikan adalah harga mati.

"Di sektor pendidikan, proses belajar harus semakin optimal dan jangan sampai ada learning loss (penurunan capaian belajar)," tegas Pratikno dalam arahan internalnya baru-baru ini.

Berdasarkan koordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) serta Menteri Agama, disimpulkan bahwa metode hybrid atau daring belum memiliki urgensi untuk diterapkan saat ini.

Pemerintah khawatir, kembalinya sistem daring justru akan menghambat agenda transformasi nasional yang sedang dipacu oleh Presiden Prabowo.

Baca Juga: Dipangkas Purbaya! Operasional MBG Dikurangi dari 6 ke 5 Hari, Hemat Hingga Rp40 Triliun

Fokus pada "Sekolah Unggul Garuda"

Alih-alih memulangkan siswa ke rumah, pemerintah justru tancap gas dengan tiga program prioritas pendidikan:

• Revitalisasi Sekolah: Perbaikan fasilitas pendidikan secara masif.

• Sekolah Rakyat: Memastikan akses pendidikan yang merata.

• Sekolah Unggul Garuda: Standarisasi kualitas pendidikan tinggi untuk mencetak SDM kompetitif.

Baca Juga: Hemat BBM Dimulai, Wajibkan PNS WFH 1 Hari dalam Seminggu, Pramono Ikut Prabowo tapi Khofifah Justru Ambil Langkah Ini

Efisiensi Dilakukan di Sektor Lain, Bukan Pendidikan

Menariknya, meskipun sekolah tetap tatap muka, pemerintah tetap melakukan langkah penghematan di sektor birokrasi. Untuk menghadapi dampak krisis global, instruksi tegas diberikan kepada kementerian dan lembaga untuk:

• Memangkas perjalanan dinas yang non-esensial.

• Mengalihkan rapat-rapat birokrasi ke ruang virtual (daring).

• Menerapkan Flexible Working Arrangement (FWA) bagi ASN secara terukur.

Artinya, pemerintah memilih untuk "berhemat" di ruang rapat kantor, agar anak-anak Indonesia tetap bisa mendapatkan hak belajar terbaik di ruang kelas.

Baca Juga: Sekolah Online April 2026 Batal Dilakukan Usai Kena Protes DPR Dinilai Ancam Masa Depan Siswa

Apa Dampaknya bagi Orang Tua dan Siswa?

Dengan keputusan ini, jadwal masuk sekolah setelah libur Lebaran 2026 dipastikan tetap berjalan normal sesuai kalender akademik masing-masing daerah.

Orang tua tidak perlu lagi khawatir soal biaya kuota tambahan atau kendala teknis pendampingan belajar daring yang sering kali menguras energi.

Pemerintah berkomitmen bahwa krisis global tidak boleh mengorbankan masa depan generasi muda.

Sekolah tetap menjadi tempat utama untuk membentuk karakter, kompetensi, dan interaksi sosial yang tidak bisa digantikan oleh layar gawai.(**)