PSI Tolak Wacana Pramono yang Ingin Bangun Pulau Kucing di Kepulauan Seribu

AKURAT BANTEN - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun Pulau Kucing di Pulau Tidung Kecil, Kepulauan Seribu, menuai kritik tajam dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Fraksi PSI di DPRD DKI menilai wacana tersebut bisa merusak keseimbangan ekosistem di wilayah konservasi tersebut.
Baca Juga: Kasus COVID-19 Naik di Asia, Kemenkes Terbitkan Surat Edaran dan Ingatkan Masyarakat Jangan Lengah!
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo, menyoroti bahwa keberadaan kucing dalam jumlah besar di pulau kecil bisa menjadi ancaman bagi satwa liar yang selama ini dikembangkan untuk konservasi.
Baca Juga: Varian Baru Covid-19 Terdeteksi di AS, Picu Kewaspadaan Jelang Musim Gugur
“Kucing adalah predator alami bagi burung dan satwa kecil lainnya. Ini bisa mengganggu keseimbangan ekosistem, terutama setelah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) pernah melepasliarkan burung kutilang di sana pada 2019,” ujar Francine dalam keterangannya, Sabtu, 31 Mei 2025.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa memindahkan kucing jalanan ke sebuah pulau bukanlah solusi berkelanjutan. Selain berisiko terhadap fauna lokal, kebijakan ini juga dinilai akan menambah beban keuangan daerah karena memerlukan anggaran pemeliharaan dalam jangka panjang.
Baca Juga: Antisipasi Libur Panjang, Contraflow Diberlakukan di Tol Jagorawi Arah Puncak
“Kalau benar-benar dijalankan, pemerintah harus siapkan biaya perawatan kucing-kucing itu seumur hidup. Ini bukan hanya soal tempat, tapi juga soal kesehatan dan logistik mereka,” ucapnya.
Baca Juga: ASN Terlibat Aborsi Ilegal di Makassar, Pemasok Obat Kini Ikut Diciduk Polisi
Menurut PSI, daripada memindahkan kucing ke pulau, Pemprov DKI sebaiknya mengarahkan anggaran dan kebijakan ke program yang lebih strategis. Misalnya, memperbanyak program sterilisasi hewan jalanan serta memperkuat layanan kesehatan hewan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2007.
“Dengan pendekatan semacam itu, Jakarta bisa jadi kota besar yang lebih manusiawi dan ramah lingkungan. Kita harus cari cara yang selaras antara melindungi hewan dan menjaga alam,” tambah Francine.
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Penting, 60 Persen Anak Indonesia Tak Punya Akses Gizi Seimbang
Meski demikian, PSI mengapresiasi adanya Program Pengendalian Kesehatan Hewan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD DKI Jakarta 2025-2029. Menurut mereka, ini bisa menjadi pintu awal untuk perbaikan tata kelola hewan di ibu kota.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sempat mengungkapkan ide membangun pulau bertema kucing sebagai destinasi wisata, seperti yang ada di Aoshima, Jepang. Ia menyebut, jika berhasil direalisasikan, tempat tersebut bisa menarik wisatawan dan jadi sumber pendapatan daerah baru.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini



Terpopuler
- 1Sidang Gugatan Gibran di MK Buka Fakta Baru, Bawaslu Ternyata Tak Bisa Akses Data KPU
- 2Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK, Yusril Bicara Dampaknya, ‘Saya Tidak Bisa Membayangkan’
- 3Prabowo Disebut Tak Lagi dengan Gibran di 2029, 3 Nama Ini Mulai Muncul sebagai Pengganti
- 4Jokowi Akhirnya Buka Suara soal Pendidikan Gibran, Singgung Paket C, 'Masa Disuruh Lagi?'
- 5Gatot Nurmantyo Yakin Gugatan Gibran Bakal Ditolak MK, Lalu Singgung Skenario Politik Berikutnya
- 6Gugatan Gibran di MK Disebut KPU Bisa Masuk Ranah Pemakzulan, Ini Alasannya
- 7Dedi Mulyadi Masuk Bursa Pilpres 2029, Tapi Ada Satu Hambatan Besar yang Disorot Pengamat
- 8Makin Terbuka! Hakim MK Pertanyakan Verifikasi Dokumen Pendidikan Gibran oleh KPU
- 9Terungkap di Sidang MK, Bawaslu Sempat Terkendala Akses Data Pendidikan Gibran
- 10Polemik Ijazah Jokowi Kembali Memanas, Dokumen Disebut Dibakar dan 3 Saksi Siap Buka Suara







