Waduh! Produk Impor Makin Deras Masuk Indonesia, Pekerja Tekstil Terancam PHK

Andi Syafrani | 30 Mei 2025, 19:26 WIB

AKURAT BANTEN - Gelombang produk impor yang semakin deras masuk ke pasar Indonesia mulai memunculkan kekhawatiran serius, khususnya dari kalangan buruh sektor industri padat karya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, mengingatkan bahwa jutaan pekerja di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) kini terancam kehilangan pekerjaan akibat anjloknya penyerapan produk lokal di pasar.

“Kalau terus dibiarkan, bisa-bisa sekitar tiga juta buruh di sektor padat karya menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja,” kata Ristadi dalam konferensi pers daring bertema Selamatkan Buruh dari Ancaman PHK yang Semakin Luas, Jumat, 30 Mei 2025.

Menurut Ristadi, pasar domestik kini benar-benar dikuasai oleh produk impor murah, terutama dari negara-negara yang memiliki ongkos produksi jauh lebih rendah.

Pasar-pasar besar seperti Tanah Abang di Jakarta, yang dulu menjadi pusat distribusi produk tekstil lokal, kini justru kebanjiran barang-barang impor dengan harga yang jauh di bawah produk dalam negeri.

“Mayoritas kios di Tanah Abang sekarang diisi barang impor, terutama dari Tiongkok dan beberapa negara Asia lainnya. Barang lokal nyaris nggak kelihatan, kalah harga, kalah saing,” tambahnya.

Situasi ini makin pelik karena banyak pelaku industri garmen dalam negeri juga terpaksa mengimpor bahan baku seperti benang dan kain demi menekan biaya produksi.

Kondisi ini menimbulkan ironi tersendiri, di mana pabrik tekstil lokal justru tidak mendapat order dari sesama pelaku usaha dalam negeri karena bahan bakunya pun lebih murah dari luar negeri.

“Banyak pengusaha lebih milih beli bahan baku impor ketimbang dari pabrik tetangga sendiri. Ini bukan karena nggak cinta produk lokal, tapi karena sistem yang nggak mendukung mereka bertahan,” ujar Ristadi.

Ia menilai akar persoalan ini bukan semata soal harga, tapi juga lemahnya pengawasan terhadap praktik impor ilegal dan semi legal yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Ristadi menyayangkan kurangnya tindakan konkret dari pemerintah untuk membatasi masuknya barang impor yang merusak ekosistem industri nasional.

KSPN mendesak pemerintah agar segera melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024. Revisi itu rencananya akan memperketat pengaturan impor dengan mewajibkan persetujuan teknis (pertek) terhadap ratusan kode HS barang impor.

“Revisi Permendag itu harus jadi langkah nyata, bukan sekadar janji. Kita butuh aturan yang berpihak pada industri dalam negeri, bukan justru mempermudah barang asing masuk dan mematikan usaha rakyat sendiri,” tutupnya.

#phk #\produk impor\#\buruh tekstil\