Kisah Pilu Pengusaha di Tangerang Selatan, Premanisme Tagih Setoran DemiKeamanan Rp.3 juta per Bulan

AKURAT BANTEN - Sebuah kisah pilu Pengusaha Restoran di Tangerang Selatan, terkait premanisme yang datang menagih uang setoran demi keamanan hingga Rp.3 juta per bulan di tengah padatnya permukiman.

Sejak membuka usahanya pada tahun 2020, ia mengaku rutin 'dipalak' oleh sejumlah pihak yang mengatasnamakan masyarakat sekitar. 

Tak tanggung-tanggung, setiap bulannya ia harus merogoh kocek hingga Rp3 juta sebagai "kontribusi masyarakat" yang diminta oleh kelompok yang terdiri dari pemuda lingkungan, karang taruna, RT, RW, hingga tokoh masyarakat.

Baca Juga: 20 Universitas Terbaik di Banten 2025: Referensi Wajib Buat Calon Mahasiswa!

Pungutan Liar

Sumber yang enggan disebutkan namanya ini mengungkapkan kepada awak media (25/4) bahwa praktik pungutan liar ini dilakukan secara berkelompok.

Mereka datang beramai-ramai dengan satu tujuan, meminta setoran uang dengan dalih untuk kepentingan masyarakat. Ironisnya, uang tersebut justru diterima oleh oknum-oknum dari organisasi masyarakat (ormas), perangkat RT/RW, dan karang taruna.

"Dulu mereka datang rombongan. Intinya ya minta storan, katanya untuk masyarakat sini, tapi yang terima tetap dari pihak-pihak seperti ormas, RT, RW, karang taruna," ungkapnya dengan nada getir.

Baca Juga: Seorang Ibu Di Depok Lapor Anaknya Diculik Ternyata Hanya Rekayasa Belaka, Ini Motifnya

Awalnya, sang pemilik restoran mencoba menolak permintaan tidak berdasar tersebut. Ia merasa tidak ada landasan hukum yang jelas yang mewajibkannya membayar 'kontribusi' kepada pihak-pihak tersebut.

Namun, penolakan itu justru berbuah pahit. Intimidasi, tekanan sosial, hingga ancaman penutupan restoran menjadi makanan sehari-harinya.

"Waktu saya belum setuju setor, situasinya panas. Restoran saya sering didatangi, diganggu, bahkan ada yang mabuk datang. Sampai saya pernah dipanggil ke kelurahan karena katanya usaha saya menimbulkan masalah sosial," lanjutnya.

Baca Juga: Segera Tayang di Bioskop, Berikut Jadwal Tayang, Sinopsis dan Nama Pemain Film Pembantaian Dukun Santet

Bayar Pasti Aman

Titik balik terjadi setelah ia dipertemukan dengan seorang tokoh lingkungan yang menjadi penengah.

Dalam pertemuan tersebut, sebuah kesepakatan 'terpaksa' diambil. Ia bersedia membayar kontribusi bulanan dengan dua syarat tegas.

Pertama, ia tidak ingin lagi menerima proposal sumbangan dalam bentuk apapun dari siapapun. Kedua, jika terjadi masalah sosial yang melibatkan warga atau gangguan terhadap usahanya, maka kelompok inilah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya.

Baca Juga: 7 Kampung Adat di Jawa Barat Ini Menantang Arus Modernisasi, Masih Bertahan Hingga Kini, ada Dimana?

"Kalau saya bayar tiap bulan, ya jangan diganggu lagi. Saya juga bilang kalau ada masalah, saya lempar ke mereka, karena saya sudah bayar.

Dan sampai sekarang, ya relatif aman. Mereka jaga juga," jelasnya. Sebuah ironi, 'keamanan' usahanya kini bergantung pada kelompok yang awalnya mengancam.

Selama hampir lima tahun beroperasi, pemilik restoran ini mengaku telah menyetor dana sekitar Rp180 juta kepada kelompok tersebut.

Baca Juga: 10 Rekomendasi Tempat Wisata di Banten yang Menarik dan Cocok untuk Berlibur, Mulai dari Pantai, Alam hingga Desa Adat

Uang yang seharusnya untuk pengembangan usaha, kini mengalir ke kantong-kantong yang distribusinya tidak selalu transparan.

"Saya anggap saja itu semacam pajak informal untuk bisa usaha di tengah masyarakat," katanya pasrah.

Meski memilih jalan 'damai' demi kelangsungan usahanya, ia tak menampik bahwa praktik ini mengarah pada premanisme terselubung.

Baca Juga: Kabar Duka Selimuti Halal Bihalal PDIP Jakarta: Anggota DPRD Brando Susanto Berpulang Saat Bertugas

Ia sebenarnya ingin menolak, namun mempertimbangkan kondisi sosial dan keamanan, ia memilih untuk tidak melibatkan aparat atau mencari 'backup' dari luar.

Baginya, menghadapi sendiri dan menjaga hubungan baik dengan warga adalah pilihan yang lebih realistis.

"Banyak yang saranin saya minta bantuan polisi atau tentara, tapi kan akhirnya saya juga mesti bayar mereka. Sama saja. Mending saya hadapi sendiri dan jaga hubungan baik dengan warga," tuturnya.

Baca Juga: Misteri Kematian Tahanan Lapas Selong: Ditemukan Tewas dengan Luka Sayatan di Sungai Tete Batu

Usaha Tenang 

Ke depan, harapan terbesarnya adalah dapat menjalankan usaha dengan tenang, tanpa dibayangi beban pungutan liar.

Ia juga mendambakan dukungan yang lebih profesional dari masyarakat sekitar, bukan sekadar meminta iuran bulanan, melainkan menjadi pemasok atau mitra usaha secara formal.

"Kalau bisa, kontribusi warga ke usaha saya itu bentuknya nyata. Bantu pasok bahan, jaga keamanan, bukan minta setoran tiap bulan," pungkasnya dengan nada penuh harap.

Baca Juga: Nia Ramadhani Tersentil Teguran Anak: Prioritas Berubah Usai Terlalu Sibuk Kerja

Kisah pilu pengusaha di Tangerang Selatan ini menjadi cerminan buram praktik pungutan liar yang masih menghantui dunia usaha kecil di Indonesia.

Pertanyaan besar kini muncul: sampai kapan para pelaku usaha harus berjuang di bawah tekanan 'pajak informal' yangtidak jelas ini? (**)