Tanah Ulayat Adat Baduy Seluas 5100 Hektare Akan Dibuat Satu Sertifikat

AKURAT BANTEN - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banten akan memberikan sertifikat untuk tanah ulayat adat Baduy. Pengukuran tersebut ditargetkan rampung pada awal 2024. Senin (4/13/24)

Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, Yayat Ahadiyat Awaludin, mengatakan, saat ini kementerian ATR/BPN sudah mengeluarkan ketentuan hak pengelolaan lahan untuk masyarakat adat seluas 5100 hektar dengan satu sertifikat HPL untuk tanah adat Baduy.

"Saat ini sedang berproses dan kami sudah berkoordinasi dari kementerian agraria dan tata ruang dengan pihak pemerintah daerah lebak beserta forkopimda dan juga masyarakat di sana diwakili oleh jaro-jaro," katanya.

Ia berharap, proses pemberian sertifikat itu berjalan dengan lancar tanpa hambatan agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap bukti kepemilikan tanah adat Baduy.

"Kami menerbitkan sertifikat HPL lembaga hukum adat. Saat ini proses pengukuran doakan mudah-mudahan niat baik kami bisa terlaksana untuk memberikan sertifikat supaya memberikan kepastian hukum terhadap bukti kepemilikan nya dan juga terhadap batas-batas tanah yang selama ini masih ada klaim dari pihak luar maupun dalam itu sendiri," jelasnya.

• Baca Juga: Hari Kesetiakawanan, Dinsos Pandeglang Gelar Unit Pelayanan Sosial Keliling
• Baca Juga: Tawuran Remaja Pecah di Karang Tengah Tangerang, Bawa Sajam dan Air Keras
• Baca Juga: Seorang Guru di Lebak Raih Juara Terbaik Nasional Guru Dedikaif 2023, Dindik Lebak Mengaku Bangga

Menurutnya, dengan mengeluarkan sertifikat untuk luasan tersebut akan menjadi lebih aman bagi masyarakat di Baduy dari klaim pihak luar.

"Selama masyarakat adat ada HPL itu tetap ada dan tidak ada perubahan kemanfaatan, justru malah lebih aman sertifikat nanti batasnya sudah jelas," tegasnya

Selain itu, ia mengaku, tanah tersebut tidak diperbolehkan diberikan sertifikat atas nama perorangan lantaran terbentur pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001. Oleh karena itu lahan seluas 5100 hektar tersebut dibuat satu sertifikat.

"Kami telah mendapat penjelasan dari asda dengan klausul tidak diperkenankan disertifikat untuk perorangan tapi kalau lembaga hukum adat baduy itu diperkenankan," tukasnya.