Mahasiswa Ingatkan Publik Jaga Kondusivitas, Presiden Prabowo Janjikan Ruang Dialog dengan Rakyat

Akurat Banten - Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Muzammil Ihsan, menegaskan bahwa aksi demonstrasi tidak boleh bergeser menjadi tindakan anarkis.

Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah gelombang unjuk rasa yang semakin meluas.

“Menyelamatkan Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Masyarakat harus tetap bersatu, tidak mudah terprovokasi,” ujar Muzammil.

Menurutnya, kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi adalah hak warga negara.

Namun, hak tersebut tidak seharusnya disalahgunakan untuk tindakan yang merugikan sesama, termasuk perusakan fasilitas umum atau penjarahan.

“Kita harus menjaga fasilitas umum yang menjadi milik bersama. Gerakan rakyat harus tetap murni sebagai suara nurani, bukan sebagai alat penghancur negeri,” katanya.

Baca Juga: Hindari Overload Informasi, Psikolog UI: Pilih Waktu dan Sumber Berita dengan Bijak

Di sisi lain, BEM SI tetap berdiri teguh pada sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.

Beberapa poin yang disoroti antara lain percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, pengusutan kasus meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan, hingga pemangkasan anggaran DPR RI.

“Anggaran DPR harus dievaluasi dan diperkecil untuk kemudian dialihkan demi kepentingan rakyat,” tutur Muzammil.

Ia berharap gelombang aksi yang dilakukan mahasiswa maupun masyarakat tetap berlangsung dalam suasana kondusif sehingga esensi perjuangan tidak hilang.

Di tengah tuntutan publik yang semakin kencang, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan langkah konkret untuk meredakan ketegangan.

Dalam pernyataannya di Istana Merdeka pada Minggu, 31 Agustus 2025, Kepala Negara mengumumkan penghapusan tunjangan anggota DPR RI serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

“Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo.

Tak hanya itu, Presiden juga berjanji membuka jalur komunikasi yang lebih luas antara DPR dan rakyat.

Baca Juga: Gagahnya Andra Soni Hadapi Demo Banten, Dengarkan Keinginan Massa di Tengah Hujan

Ia meminta pimpinan DPR segera mengundang berbagai elemen, mulai dari tokoh masyarakat, mahasiswa, hingga kelompok sipil, untuk berdialog secara langsung.

“Saya juga akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung,” ujarnya.

Prabowo menambahkan, usulan-usulan yang muncul dari publik tidak akan diabaikan.

Melalui mekanisme delegasi, aspirasi akan diteruskan ke DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.

“Hal-hal lain juga akan ditindaklanjuti melalui delegasi ke DPR RI,” jelasnya.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo bersama delapan ketua umum partai politik parlemen, termasuk Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Sultan Najamudin.

Langkah ini dinilai sebagai sinyal bahwa pemerintah berusaha meredakan ketegangan dengan mendengarkan langsung suara rakyat, sembari menjaga agar aspirasi tetap tersampaikan tanpa harus menimbulkan gesekan di lapangan.***