Beras Murah Disulap Jadi SPHP, CORE Soroti Bahaya Salah Sasaran Subsidi

Akurat Banten - Distribusi beras subsidi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kembali menjadi sorotan setelah terungkap adanya praktik pengoplosan yang merugikan banyak pihak.

Centre of Reform on Economics (CORE) memperingatkan bahwa tindakan ini bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga berpotensi merusak sasaran program perlindungan sosial yang diusung pemerintah.

"Ini bukan soal kualitas beras semata, tapi soal keadilan sosial. Subsidi yang seharusnya dinikmati rakyat kecil malah dimanfaatkan oknum untuk meraup keuntungan pribadi," ujar Eliza Mardian, peneliti dari CORE.

Menurut Eliza, program SPHP merupakan upaya strategis pemerintah untuk menekan angka kemiskinan lewat penyediaan bahan pokok berkualitas dengan harga terjangkau.

Namun ketika beras berkualitas rendah dikemas ulang menjadi beras subsidi, efek domino negatifnya sangat nyata yaitu subsidi salah sasaran, harga tidak terkendali, dan kepercayaan publik terancam runtuh.

Kasus di Riau menjadi contoh nyata.

Baca Juga: Antrean Menuju Bali Mulai Terurai, ASDP Tambah Armada Kapal Besar di Ketapang

Seorang pelaku berinisial R diduga mencampur beras reject seharga Rp6.000 per kilogram dengan beras medium dan menjualnya kembali sebagai beras SPHP seharga Rp13.000 per kilogram. Padahal, SPHP seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat miskin.

"Negara sudah memberikan subsidi, tapi dimanipulasi oknum untuk keuntungan pribadi. Ini bukan sekadar penipuan dagang, tapi kejahatan yang merugikan anak-anak kita yang membutuhkan pangan bergizi," tegas Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan.

CORE menekankan, akar persoalan terletak pada lemahnya pengawasan dan celah distribusi.

Eliza menyarankan agar distribusi beras subsidi tidak hanya bergantung pada jalur ritel umum.

Sebaliknya, ia mengusulkan agar pemerintah mengadopsi pendekatan langsung seperti koperasi komunitas atau pasar keliling yang dikendalikan otoritas resmi.

“Pemerintah perlu berani memperkuat pelacakan digital untuk setiap kilogram beras yang disubsidi. Jangan sampai ada ruang bagi manipulasi di tengah jalur distribusi,” ujarnya.

Tindakan seperti ini, kata Eliza, tidak bisa dianggap remeh.

Baca Juga: Djarot Soroti Hasil Vonis Hasto dan Tom Lembong, Sebut Mereka Adalah Korban Kriminalisasi Oposisi

Selain berdampak pada penerima manfaat, pengoplosan beras juga menciptakan distorsi pasar dan dapat memicu gejolak sosial.

Dalam jangka panjang, efeknya bisa melemahkan efektivitas kebijakan subsidi nasional.

Kasus ini juga menunjukkan pentingnya sinergi antara penegakan hukum dan kebijakan pangan.

Dalam penggerebekan di Riau yang dipimpin Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro, polisi mengamankan 79 karung beras SPHP oplosan, 18 karung kosong SPHP, serta perlengkapan pemalsuan seperti mesin jahit dan timbangan digital.

Tersangka R kini terancam hukuman lima tahun penjara serta denda hingga Rp2 miliar sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak, bahwa ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan ketersediaan stok, tetapi juga dengan keadilan distribusi yang diawasi secara ketat.***