Djarot Soroti Hasil Vonis Hasto dan Tom Lembong, Sebut Mereka Adalah Korban Kriminalisasi Oposisi

AKURAT BANTEN - Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, kembali menyuarakan kritik tajam terhadap situasi hukum di Tanah Air, khususnya terkait kasus yang menyeret dua tokoh partai, Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto.

Menurutnya, kasus tersebut sarat akan aroma ketidakadilan dan dianggap sebagai bentuk tekanan terhadap pihak-pihak yang tak berada di lingkaran kekuasaan saat ini.

Baca Juga: PM Malaysia Bakal Temui Prabowo di Jakarta Besok, Bahas Kerja Sama Strategis dan Siap Pimpin ASEAN 2025

Djarot menilai, justru mereka yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah malah dijadikan sasaran kriminalisasi.

Sementara itu, sederet kasus besar yang merugikan negara secara nyata justru tak tersentuh aparat hukum. Ia menyebut praktik semacam ini bukan hanya mencederai rasa keadilan, tapi juga merusak marwah demokrasi.

“Kita lihat sendiri, kritik dibalas dengan tekanan. Yang berseberangan bukan diajak dialog, tapi malah dijerat hukum. Ini bukan demokrasi yang sehat,” ucap Djarot dalam pernyataan resminya.

Baca Juga: Geger! Penemuan Mayat Perempuan dalam Drum di Kali Cisadane Tangerang, Polisi Masih Selidiki Identitas Korban

Ia mencontohkan, banyak kasus besar yang terkesan dibiarkan begitu saja. Dari dugaan korupsi minyak goreng, mega proyek infrastruktur di Sumatera Utara, hingga kasus-kasus yang menyangkut BUMN dan blok migas di Medan. Semua itu menurutnya seolah tenggelam tanpa kejelasan, padahal nilai kerugian negara sangat besar.

“Kasus yang segede gajah itu kok bisa lolos ya? Sementara yang dianggap kutu saja langsung diproses cepat. Ini kan lucu, logika hukumnya di mana?” kata Djarot dengan nada menyindir.

Baca Juga: Prediksi Line-up Indonesia vs Vietnam Jelang Final ASEAN U-23 2025 di GBK

Ia lalu mengingatkan bahwa kekuasaan seharusnya dibangun lewat legitimasi rakyat, bukan melalui tekanan, intimidasi, atau rekayasa hukum dan konstitusi. Menurutnya, jika cara-cara seperti itu terus dipertahankan, maka yang lahir bukan negara hukum, melainkan negara ketakutan.

“Kalau oposisi ditekan, kritik dibungkam, terus siapa yang akan mengingatkan pemerintah ketika salah langkah?” tambahnya.

Baca Juga: Indonesia Masuk Final ASEAN U-23: Siap Tempur Lawan Vietnam di GBK, Berikut Jadwalnya!

Dalam konteks ini, Djarot juga mengajak publik untuk kembali kritis dan tidak terjebak pada narasi tunggal. Ia berharap masyarakat bisa membedakan mana penegakan hukum yang obyektif dan mana yang sarat muatan politik.

PDI Perjuangan, ujarnya, tetap akan berdiri tegak sebagai partai politik yang mengedepankan prinsip keadilan, demokrasi, dan keberpihakan kepada rakyat, meski berada di luar lingkaran kekuasaan. Ia menegaskan, suara rakyat tak akan bisa dibungkam hanya dengan ancaman hukum atau kekuatan negara.