Koperasi Merah Putih Siap Bangkit Lewat Akses KUR Hingga Rp3 Miliar

Akurat Banten - Koperasi desa dan kelurahan Merah Putih tengah bersiap menyambut babak baru dalam sejarah perekonomian desa.

Dimulai 22 Juli 2025, koperasi yang telah lolos verifikasi dan berbadan hukum bisa mengakses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank milik negara, sebuah langkah strategis yang dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas lokal.

Langkah besar ini diumumkan oleh Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, dalam rapat koordinasi bersama lintas kementerian di Jakarta.

Ia menekankan pentingnya momen ini dalam memperkuat struktur ekonomi nasional dari tingkat paling dasar.

“Insya Allah pada 21 Juli nanti seluruh pembentukan sudah selesai. Kemudian mulai 22 Juli, kopdes/kel merah putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” ujar Ferry.

Lebih dari 78 ribu unit koperasi Merah Putih telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari total 81 ribu musyawarah desa khusus yang digelar secara nasional.

Ini menunjukkan tingkat antusiasme tinggi dari masyarakat desa dalam mendirikan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Tak sekadar menyediakan pembiayaan, pemerintah juga merancang skema pendanaan yang dirancang khusus agar koperasi bisa berkembang secara berkelanjutan.

KUR koperasi ini memiliki plafon hingga Rp3 miliar dengan bunga hanya enam persen.

Baca Juga: HIPPI Jakarta Pusat Gandeng Bank BTN, Jalin Kerja Sama Guna Permudah KUR untuk Anggota

Tenor yang ditawarkan pun fleksibel: enam tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi jangka panjang.

Ditambah lagi, grace period selama enam bulan akan diberikan di awal masa kredit untuk memberi ruang bagi koperasi beradaptasi tanpa tekanan cicilan langsung.

Ferry menjelaskan bahwa sistem pembiayaan ini akan melibatkan kerja sama antara tiga pihak yaitu koperasi sebagai pelaku usaha, distributor atau supplier sebagai mitra dagang, serta perbankan sebagai penyalur KUR.

Bank Himbara dan BSI menjadi ujung tombak dalam menilai kelayakan dan menyalurkan dana kepada koperasi-koperasi terverifikasi.

Di sisi lain, pemerintah juga sedang mengebut penyusunan regulasi pendukung seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan petunjuk teknis terkait operasionalisasi sektor-sektor yang akan dijalankan oleh koperasi, termasuk apotek desa dan distribusi LPG 3 kg yang akan segera diresmikan melalui aturan Menteri ESDM.

Baca Juga: Membongkar Aroma Tak Sedap di Balik Karung, Seriuskah Ancaman Beras Oplosan di Ibukota?

Sebagai tahap awal implementasi, pemerintah menyiapkan 103 koperasi percontohan yang telah matang dari sisi ekosistem bisnis dan sistem pembiayaan.

Koperasi ini akan menjadi contoh bagi ribuan lainnya dalam mengelola produk dan layanan masyarakat.

Bahkan, BUMN terkait telah siap untuk mendistribusikan produk mereka langsung ke koperasi.

“Pada Oktober nanti, 103 percontohan ini akan menjadi model operasional. Target kami pada 28 Oktober, seluruh koperasi sudah benar-benar berjalan,” tegas Ferry.

Baca Juga: Waspada! Rupiah Tertekan, Dolar AS Menggeliat Jelang Data Inflasi Amerika

Dengan dukungan infrastruktur, regulasi, dan akses pembiayaan yang memadai, koperasi Merah Putih diharapkan menjadi tumpuan baru pembangunan ekonomi berbasis gotong royong.

Momentum ini bisa menjadi awal dari transformasi besar dalam sejarah koperasi Indonesia, dari gerakan sosial menjadi kekuatan ekonomi yang berdampak nyata bagi masyarakat akar rumput.***