Ledakan Pemusnahan Amunisi di Garut: Komnas HAM Sebut Ada Perdebatan soal Metode Penanganan Detonator

AKURAT BANTEN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap sejumlah temuan penting terkait insiden ledakan pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Garut, Jawa Barat, yang merenggut 13 nyawa.

Anggota Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, menyampaikan bahwa sebelum tragedi terjadi, sempat terjadi perdebatan antara pihak militer dan koordinator pekerja sipil terkait metode penanganan sisa detonator.

Baca Juga: Gubernur Banten Andra Soni Temui Khofifah, Bahas Kerja Sama BPD dan Strategi Bangun Ekonomi Daerah

Menurut Uli, perdebatan tersebut berlangsung antara Kolonel Cpl Antonius Hermawan yang menjabat sebagai Komandan Gapusmus, dan Rustiawan, koordinator pekerja sipil yang berada di lokasi. Fokus perdebatan adalah bagaimana seharusnya sisa detonator ini ditangani dengan aman.

“Biasanya, detonator sisa akan ditenggelamkan ke dasar laut agar proses disfungsi lebih cepat. Namun pada hari itu, diputuskan untuk menimbun detonator dengan campuran urea,” jelas Uli. Keputusan ini kemudian berujung pada tragedi.

Baca Juga: Buronan Kelas Kakap Belum Tertangkap, KPK Kantongi Titik Lokasi Harun Masiku

Dalam proses pemusnahan, para korban sedang menurunkan detonator yang telah dimasukkan ke dalam drum ke dalam lubang yang sudah disiapkan. Beberapa dari mereka berada di dalam lubang, sementara yang lain ada di sekitarnya, membawa dan mengangkut material detonator.

Baca Juga: KPK Klarifikasi Soal Barang Sitaan Kasus Kemenaker: Penggeledahan Dilakukan di Rumah Pribadi bukan Kantor

Tiba-tiba, drum yang berisi detonator itu meledak secara mendadak, menyebabkan kerusakan fatal dan korban jiwa yang cukup banyak.

“Ledakan ini sangat besar dan tidak terduga,” kata Uli.

Selain itu, Uli mengungkap ada sekitar 50 warga yang rutin berkumpul di lokasi setelah proses pemusnahan selesai. Mereka biasanya datang untuk mengambil sisa-sisa amunisi yang sudah dimusnahkan. Hal ini menunjukkan tingginya aktivitas warga di sekitar lokasi pemusnahan, yang berpotensi menambah risiko keselamatan.

Baca Juga: Gibran Tegaskan Pentingnya Makanan Bergizi Gratis: Bekal Fisik dan Mental Anak Bangsa di Masa Depan

Komnas HAM pun menekankan pentingnya investigasi menyeluruh untuk memastikan prosedur keamanan di lapangan dijalankan dengan ketat. Mereka juga mengingatkan agar prosedur standar pemusnahan amunisi kembali diperketat agar kejadian serupa tidak terulang.

Baca Juga: Tahan Ijazah Karyawan, Bos CV Santoso Seal Terjerat Kasus Penggelapan

Kasus ini menjadi pengingat keras akan risiko tinggi dalam penanganan bahan peledak dan pentingnya koordinasi yang baik antara aparat militer dan pekerja sipil dalam operasi berbahaya seperti ini.

Pemerintah diharapkan dapat segera menindaklanjuti hasil temuan Komnas HAM demi mencegah kecelakaan serupa di masa mendatang.