Muhaimin Iskandar Dukung Pernyataan Prabowo, Pilkada Dikaji Ulang, Melalui Mekanisme DPRD karena Biaya Tinggi dan Merugikan

AKURAT BANTEN - Presiden Prabowo Subianto menilai jika pemilu langsung, khususnya Pemilihan Kepala Daerah (Pikada) atau gelaran lima tahunan ini, ternyata membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan merugikan banyak pihak.

Hal ini disampaikan Prabowo pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke 60 Partai berlambang pohon beringin tersebut, Ia membandingkan pilkada di Indonesia dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan India. Dimana pemilihan gubernur hingga wali kota/bupati melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Oleh karenanya, presiden mengajak segenap ketua umum partai politik (parpol) untuk mendiskusikan ihwal sistem dan mekanisme untuk pilkada ke depannya.

Baca Juga: Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali Bentuk Unit Siber Untuk Pengawasan WNA, Telah Deportasi WNA yang Melanggar

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar merasa merasa satu visi terhadap apa yang disampaikan Prabowo dan sepakat untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia.

"Ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level pilkada itu saya kira, saya mendukung, PKB juga mendukung. Soal mekanismenya, apakah langsung DPRD, apakah semua DPRD, mari kita diskusikan bersama," ujar Muhaimin saat erada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada, Jumat (13/12/2024) malam dikutip Akurat Banten.

Selanjutnya, Muhaimin menuturkan, bila salah satu ciri demokrasi di Tanah Air berdasarkan azas musyawarah dan mufakat. maka pemilihan kepala daerah melalui mekanisme DPRD bisa saja dilaksanakan.

Baca Juga: KPK Telah Tuntaskan 597 Kasus Korupsi, Kembalikan Asset Recovery Sebesar Rp2,4 Triliun ke Kas Negara

Adapun alasan peninjauan ulang atau dikaji kembali, adalah untuk menghindari kerugian yang sangat signifikan, seperti pihak yang menang atau kalah, akibat biaya tinggi.

"Jadi begini, Pak Prabowo menyampaikan bahwa yang menang sakit kepala, yang kalah lebih-lebih sakit kepala. Lalu kalau demokrasi seperti ini akan sangat berbiaya tinggi," sebutnya..

Muhaimin juga menambahkan, bahwa demokrasi yang berbiaya tinggi juga akan merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, sistem tidak akan mengebiri hak rakyat untuk memilih pemimpinnya.

Baca Juga: Indonesia Naikan PPN 12 Persen, Vietnam Malah Turunkan PPN Menjadi 8 Persen

"Ya makanya seluruh pendapat mari kita diskusikan karena demokrasi yang berbiaya tinggi hanya akan memenangkan para pemilik uang. Sehingga rakyat juga dirugikan," tambah dia.*******