Ankara Murka Minta Erdogan Mundur dari Presiden Turki, Ternyata Hal Mengerikan Ini Masalahnya
AKURAT BANTEN – Gelombang protes besar mengguncang ibu kota Turki, Ankara, pada Minggu, 14 September 2025.
Puluhan ribu warga turun ke jalan menuntut pengunduran diri Presiden Recep Tayyip Erdoğan.
Aksi ini dipicu keputusan pengadilan yang berpotensi membatalkan hasil kongres Partai Rakyat Republik (CHP) tahun 2023, partai oposisi utama di Turki.
Kongres CHP 2023 menjadi sorotan setelah tuduhan adanya penyimpangan prosedural dan pembelian suara yang diajukan oleh lawan politik dan aparat penegak hukum.
Baca Juga: Indonesia Gandeng Turki Bangun Industri Pesawat Tempur, Perkuat Kemandirian Pertahanan Nasional
Keputusan pengadilan yang dijadwalkan Senin, 15 September, akan menentukan sah tidaknya hasil kongres tersebut.
Putusan ini memiliki implikasi besar, termasuk kemungkinan mempengaruhi tanggal pemilu nasional yang saat ini dijadwalkan pada 2028.
Para demonstran muncul membawa bendera Turki dan spanduk Partai CHP, serta meneriakkan tuntutan agar Erdoğan mundur dari jabatannya.
Dalam pidatonya, ketua CHP, Özgür Özel, menuding pemerintah telah melakukan upaya sistematis untuk mempertahankan kekuasaan dengan melemahkan norma-norma demokrasi dan membungkam oposisi.
Salah satu tokoh oposisi yang jadi simbol kekhawatiran adalah Ekrem İmamoğlu, wali kota Istanbul, yang dipenjara sejak Maret atas tuduhan korupsi dan tuduhan lainnya.
Selama satu tahun terakhir, lebih dari 500 orang termasuk 17 wali kota dari kubu CHP telah ditahan di berbagai kota seperti Istanbul dan lainnya yang dikuasai partai oposisi.
Penahanan ini dianggap oleh pendukung oposisi sebagai bagian dari strategi untuk melemahkan kekuatan politik lawan.
Ekrem İmamoğlu sendiri dalam surat dari penjara menuduh bahwa pemerintah ingin menentukan hasil pemilu yang akan datang dengan menyingkirkan pesaing legit.
Di sisi lain, pemerintah Erdogan menegaskan bahwa sistem peradilan di Turki bersifat independen dan menyangkal tuduhan bahwa proses hukum digunakan sebagai senjata politik.
Putusan dari pengadilan terhadap CHP tidak hanya menjadi tolok ukur posisi oposisi, tetapi juga bisa mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi Turki.
Jika hasil kongres dibatalkan, artinya ada risiko bahwa oposisi kehilangan legitimasi politik dan hambatan hukum untuk bertarung dalam pemilu semakin tajam.
Selain itu, aksi-aksi seperti ini dengan partai oposisi aktif menyuarakan ketidakadilan, penahanan tokoh-tokoh politik, dan tuduhan intervensi terhadap proses demokrasi dapat memicu ketidakstabilan politik.
Baca Juga: Dalam Pertemuan Bilateral, Presiden Erdogan Ungkap Komitmen Turki Dukung Pembangunan IKN
Bursa keuangan Turki juga rentan terguncang bila kepercayaan investor menurun akibat kekhawatiran akan upaya pelemahan checks and balances.
Aksi unjuk rasa puluhan ribu warga Turki ini lebih dari sekadar tuntutan agar Erdoğan mundur.
Ia menunjukkan bahwa rakyat Turki semakin khawatir akan arah demokrasi di negara mereka, terutama seputar independensi lembaga peradilan, hak-hak politik oposisi, dan kejujuran proses demokrasi.
Dengan pemilu nasional yang dijadwalkan pada 2028, putusan pengadilan atas CHP bisa menjadi titik balik apakah Turki akan memperkuat demokrasi atau justru memperdalam polarisasi politik dan risiko otoritarianisme.
***
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
