8 Tuntutan Rakyat dan 17 Poin Penting Selama Demo yang Diinginkan Rakyat untuk Prabowo CS dan DPR di Senayan

AKURAT BANTEN - Gelombang aksi unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah sepanjang sepekan terakhir menghasilkan sederet tuntutan besar kepada pemerintah dan DPR.

Aksi ini dipicu oleh berbagai persoalan tata kelola birokrasi, penegakan hukum, hingga kasus kematian seorang warga sipil dalam demonstrasi.

Baca Juga: Ditunggangi Oknum? Ini Fakta Mengejutkan Demo Hari Ini 2 September BEM SI Lanjutan Indonesia (C)emas 2025

 

Awalnya, aksi unjuk rasa digelar pada 25 Agustus 2025 oleh kelompok pelajar dan mahasiswa di depan kompleks parlemen.

Namun, situasi memanas setelah polisi membubarkan massa sejak pukul 14.00 WIB.

Unjuk rasa tidak berhenti di situ. Aksi maraton kembali berlanjut pada 28–31 Agustus 2025.

Di Jakarta, titik konsentrasi massa meluas ke tiga lokasi penting, yakni Gedung DPR, Polda Metro Jaya, dan Mako Brimob Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.

Gelombang aksi makin meluas setelah tragedi yang menimpa Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online, yang tewas dilindas mobil rantis Brimob saat demonstrasi di Jakarta pada 28 Agustus.

Kasus tersebut memicu solidaritas publik. Aksi serupa kemudian menjalar ke berbagai kota besar di Indonesia, seperti Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Medan.

 

Menyikapi rentetan peristiwa tersebut, Koalisi Sipil merilis daftar tuntutan yang dipublikasikan melalui akun Instagram LBH Jakarta.

Tuntutan ini dirumuskan dalam dokumen bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, dan Empati.”

Baca Juga: Presiden Prabowo: ‘Demi Allah, Saya Tidak akan Mundur Setapak Pun’ - Bongkar Kelompok Penyusup di Balik Demo Rusuh

Koalisi memberikan tenggat waktu hingga 5 September 2025 untuk pemenuhan 17 tuntutan awal, sedangkan 8 tuntutan tambahan harus diwujudkan dalam jangka waktu setahun, hingga 31 Agustus 2026.

17 Tuntutan Mendesak

Baca Juga: Duka di Balik Demo Jakarta: Pelajar Tangerang Tewas, Mahasiswa Pilih Jaga Kondusifitas

Isi 17 tuntutan mendesak tersebut antara lain:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil, pastikan tak ada kriminalisasi demonstran.

2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan dan korban aksi 25–31 Agustus.

3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR.

4. Publikasikan transparansi anggaran negara.

5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah.

6. Pecat atau sanksi kader parpol yang tidak etis.

7. Umumkan komitmen parpol berpihak pada rakyat.

Baca Juga: OPINI: Tebak-tebak buah Manggis, Penggerak Demo BEM, FPI, Anak Abah atau Kelompok Megawati?

8. Libatkan kader parpol dalam dialog publik.

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

10. Hentikan tindakan represif aparat.

11. Tangkap aparat yang memerintahkan atau melakukan kekerasan.

12. TNI segera kembali ke barak.

Baca Juga: Gagal Demo ke DPR, Aliansi Mahasiswa Tangerang Alihkan Titik Aksi ke DPRD Banten

13. TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri.

14. Tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

15. Pastikan upah layak buruh.

16. Pemerintah ambil langkah cegah PHK massal.

17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah murah dan outsourcing.

8 Tuntutan Rakyat Jangka Panjang

Adapun 8 poin tambahan yang ditargetkan selesai dalam setahun meliputi:

1. Bersihkan dan reformasi DPR secara besar-besaran.

Baca Juga: Gagahnya Andra Soni Hadapi Demo Banten, Dengarkan Keinginan Massa di Tengah Hujan

2. Reformasi partai politik dengan transparansi keuangan.

3. Reformasi sektor perpajakan yang adil.

4. Sahkan RUU Perampasan Aset.

5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.

6. TNI kembali ke barak secara konsisten.

Baca Juga: 8 Ucapan Prabowo Usai Berita Demo, Ketua Parpol Cuma Bisa Dengarkan dan Anggukkan Kepala Tanda Siap

7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga independen.

8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi, termasuk evaluasi UU Cipta Kerja dan proyek strategis nasional.

Koalisi Sipil menegaskan bahwa daftar tuntutan ini lahir dari kegelisahan masyarakat yang mendalam terhadap praktik birokrasi, politik, dan aparat keamanan.

Gelombang aksi yang terus meluas diyakini akan menjadi ujian besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons aspirasi rakyat.

***