Ambisius! Pemkot Tangerang Guyur APBD Demi Jamin Kesehatan 450 Ribu Penduduk
AKURAT BANTEN– Langkah berani diambil Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam menyusun prioritas anggaran daerah.
Tak main-main, pada tahun 2026 mendatang, Pemkot Tangerang memasang target ambisius: memastikan 450 ribu warganya memiliki "kartu sakti"
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang iurannya dibayar penuh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kebijakan ini bukan sekadar janji manis di atas kertas, melainkan sebuah strategi "jemput bola" untuk memastikan jaring pengaman sosial di kota seribu industri ini benar-benar menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan.
Baca Juga: Mundur Dua Langkah atau Berhadapan dengan Saya! : Ultimatum Wagub Banten pada Mafia Tambang Ilegal
Lonjakan Target: Bukti APBD Pro-Rakyat
Kenaikan target ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2025 yang mencakup 395 ribu jiwa.
Penambahan kuota puluhan ribu peserta baru ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor kesehatan tetap menjadi "anak emas" dalam postur anggaran Pemkot Tangerang.
Plh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dr. Amir Ali, menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bentuk kehadiran negara.
Menurutnya, APBD 2026 telah dirancang agar mampu menopang beban biaya kesehatan warga, sehingga sakit tidak lagi menjadi alasan seseorang jatuh miskin.
"Kami tahun ini menargetkan cakupan kepesertaan JKN hingga menyentuh 450 ribu penduduk. Ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya melihat kebutuhan penduduk," tegas Amir, Selasa (13/1).
Akses Gratis di 35 Rumah Sakit
Apa artinya angka 450 ribu ini bagi warga biasa? Artinya, ratusan ribu warga Tangerang yang masuk dalam kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD ini tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun saat berobat.
Tidak hanya di Puskesmas, "tiket emas" ini berlaku di 35 Rumah Sakit yang tersebar di seluruh penjuru Kota Tangerang.
"Masyarakat tidak perlu khawatir lagi karena sudah bisa mengakses pelayanan kesehatan gratis," tambah Amir.
Kalimat ini menjadi jaminan bahwa birokrasi kesehatan di Tangerang sedang dipangkas agar lebih ramah bagi warganya.
Baca Juga: Heboh! Mantan ART Bongkar Rahasia Besar: Benarkah Ressa Rizky Anak Biologis Denada?
Menuju Cakupan Semesta (UHC) yang Nyata
Secara akumulatif, Kota Tangerang sebenarnya telah mencatatkan prestasi gemilang dengan total cakupan jaminan kesehatan mencapai lebih dari 1,9 juta peserta (gabungan PBI APBN, PBI APBD, dan Mandiri).
Namun, fokus Pemkot untuk menggenjot angka peserta yang dibiayai APBD (450 ribu jiwa) menunjukkan kejelian pemerintah daerah.
Ini adalah langkah taktis untuk mengisi celah warga yang tidak ter-cover oleh pusat, namun tidak mampu membayar mandiri.
Kebijakan ini juga dipastikan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Dengan kata lain, kucuran dana besar ini bukanlah "pemborosan", melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Tangerang.
Baca Juga: Nasib Tragis Siswa SD di Lampung: Makan Siang Gratis Berujung Keracunan, Guru Mengamuk!
Tantangan Validasi Data
Di balik target ambisius ini, tantangan besar menanti. Pemkot Tangerang dituntut untuk memiliki data yang real-time dan akurat agar guyuran dana APBD ini tepat sasaran.
Jangan sampai mereka yang mampu justru menikmati fasilitas gratis, sementara warga yang benar-benar membutuhkan malah terlewat.
Publik kini menanti realisasi janji 2026 ini. Jika berhasil, Kota Tangerang akan semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu kota dengan sistem jaminan kesehatan daerah terbaik di Indonesia (**).
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
