Opini: Bukan Bencana Alam Biasa! Kayu Gelondongan Tapanuli: Bukti Bisu Kegagalan Negara dan Kerakusan Korporasi
AKURAT BANTEN-Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Tapanuli serta daerah sekitarnya di Sumatera Utara belakangan ini bukanlah sekadar musibah akibat curah hujan yang ekstrem.
Peristiwa ini adalah tragedi ekologis yang memakan korban jiwa, merusak infrastruktur, dan memutus harapan.
Namun, yang paling menyayat hati dan seharusnya memicu investigasi mendalam adalah penemuan yang berulang: gelondongan kayu besar yang ikut terseret dalam arus banjir bandang.
Kehadiran batang-batang kayu ini bukan sekadar material hanyutan, melainkan bukti bisu dari praktik-praktik yang merusak lingkungan, yang menjadi penyebab utama di balik masifnya dampak bencana.
Dampak Ganda Banjir dan Trauma Ekologis
Skala kerusakan di Tapanuli sangat parah: korban jiwa dan hilang terus bertambah, jembatan putus, jalan amblas, serta ribuan rumah hancur.
Tragedi ini terjadi di tengah sistem hidrologis yang kritis. Wilayah hulu, terutama di sekitar Ekosistem Batang Toru, yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga alam, kini kehilangan fungsinya.
Air bah datang tidak hanya membawa air, tetapi juga material padat yang merusak. Kayu-kayu gelondongan besar yang hanyut berfungsi layaknya "bola penghancur" raksasa, menghantam dan merobohkan apa pun di jalannya.
Banyak korban jiwa adalah akibat langsung dari hantaman material keras ini.
Baca Juga: Beban 'Tong Sampah' Jokowi dan Momen 'Jagoan Baru' Dunia: Setahun Prabowo di Mata Pengamat
Kayu Gelondongan: Alarm Kegagalan Tata Ruang
Aliran kayu gelondongan ini adalah indikasi paling nyata bahwa bencana ini dipicu oleh intervensi manusia terhadap alam. Warga dan aktivis lingkungan curiga bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari:
Deforestasi Skala Besar: Pembukaan tutupan hutan di kawasan hulu sungai untuk kepentingan korporasi besar (tambang, perkebunan, atau proyek infrastruktur).
Aktivitas Penebangan Liar (Illegal Logging): Sisa-sisa penebangan yang tidak bertanggung jawab, yang dibiarkan menumpuk hingga terbawa arus.
Kegagalan ini berakar dari kebijakan tata ruang yang lemah dan permisif. Kawasan hulu sungai, yang wajib ditetapkan sebagai Zona Konservasi, justru menjadi sasaran konversi lahan.
Penyimpangan Izin: Izin usaha diterbitkan di zona rawan erosi dan lereng curam, melanggar prinsip dasar perlindungan DAS.
Lemahnya Pengawasan: Setelah izin diberikan, pengawasan terhadap kepatuhan korporasi, termasuk kewajiban reboisasi, nyaris tidak ada.
Ini adalah utang ekologis yang kini dibayar mahal oleh masyarakat di hilir.
Tuntutan Mendesak: Saatnya Hentikan Impunitas Lingkungan
Pemerintah tidak boleh berhenti pada bantuan darurat. Negara harus mengambil sikap tegas dan transparan.
Bencana Tapanuli adalah cerminan dari kegagalan sistem, dan harus direspons dengan reformasi struktural, bukan sekadar penanggulangan.
Tiga Tuntutan Mendesak Harus Segera Diwujudkan:
- Akuntabilitas Total dan Ganti Rugi: Bentuk tim investigasi independen untuk mengusut asal-usul kayu gelondongan.Jika terbukti berasal dari konsesi korporasi, maka entitas tersebut harus dikenakan sanksi pidana dan perdata sesuai prinsip Polluter Pays (Pencemar Membayar).Korporasi wajib membiayai ganti rugi penuh kepada masyarakat.
- Audit dan Tata Ulang RTRW: Segera audit komprehensif terhadap semua izin usaha yang berada di wilayah hulu rawan bencana.Semua izin yang melanggar fungsi hidrologis harus dicabut demi keselamatan rakyat, dan kawasan tersebut dikembalikan menjadi Hutan Lindung.
- Restorasi Ekosistem Prioritas: Lakukan program restorasi ekosistem secara besar-besaran, melibatkan masyarakat lokal dan adat. Memulihkan fungsi Ekosistem Batang Toru adalah investasi krusial dalam mitigasi bencana jangka panjang.
Bencana Tapanuli adalah sebuah peringatan keras. Kita tidak bisa membiarkan alam hanya dipandang sebagai komoditas.
Selama kita gagal membersihkan sistem yang rapuh ini, banjir berikutnya—dengan gelondongan kayu yang sama—hanyalah masalah waktu.
Sudah saatnya kita bergerak dari penanganan darurat menuju pencegahan berbasis ekologi, demi menyelamatkan masa depan generasi Tapanuli (**)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
