MBG 2.0 Bukan Sekadar Menambah Penerima, BGN Kini Fokus pada Hal yang Lebih Penting

AKURAT BANTEN - Badan Gizi Nasional (BGN) terus mentransformasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui perbaikan tata kelola, penguatan standar keamanan pangan, dan berbagai inovasi dalam revolusi MBG 2.0.

Saat ini, program MBG telah menjangkau 57.491.334 penerima manfaat, didukung oleh 1.027.998 tenaga kerja dan 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan perubahan mendasar dalam pelaksanaan program tersebut.

Baca Juga: Kredit Rp9,4 Miliar Bobol di BJB Banten: Dokumen Diduga Fiktif, Negara Rugi Rp8,7 M!, Kenapa Bisa Lolos?

Fokus MBG kini tidak hanya pada perluasan jangkauan, tetapi juga pada jaminan bahwa makanan yang disediakan aman, bergizi, tepat sasaran, dan sesuai standar.

“Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak, tapi seaman apa? BGN mengambil keputusan besar, tidak sekadar memperbaiki, tapi merombak cara kerja,” tegas Tysa, Selasa (20/10).

Menurut Tysa, berbagai pembaruan dalam pelaksanaan MBG merupakan bagian dari komitmen BGN untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Masukan yang diterima menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola, memperketat pengawasan, dan meningkatkan standar penyelenggaraan program.

Baca Juga: Warga Lippo Karawaci Geruduk Menara Matahari, Selain AJK Tak Jelas Pengelola Dinilai Buruk

Melalui MBG 2.0, BGN menghadirkan sejumlah pembaruan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program secara menyeluruh.

Salah satu langkahnya adalah memperkuat keamanan pangan dengan mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

BGN juga memperbarui Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk menata hubungan kerja, memperjelas pembagian tanggung jawab, dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan MBG.

Pembenahan turut dilakukan terhadap data penerima manfaat melalui sinkronisasi data dalam sistem kementerian dan lembaga terkait dengan kondisi nyata di lapangan.

Penataan tersebut disertai dengan refocusing penerima manfaat agar penyaluran MBG semakin tepat sasaran dan penggunaan sumber daya lebih efektif melalui Surat Penetapan Sementara (SPS) 1 dan 2.

“Dengan skala program yang semakin besar, ketepatan data menjadi bagian penting dari tata kelola. Kita ingin memastikan makanan yang disiapkan sesuai dengan penerima manfaat yang benar-benar ada di lapangan,” jelas Tysa.

Inovasi MBG 2.0 juga mencakup perubahan dalam metode penyajian makanan kepada penerima manfaat.

BGN telah menguji coba konsep MBG prasmanan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi sebagai salah satu inovasi dalam penyelenggaraan program.

Model penyajian ini diharapkan memberikan pengalaman makan yang lebih baik bagi peserta didik sekaligus menumbuhkan kebiasaan positif.

Kebiasaan tersebut meliputi kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian terhadap orang lain.

Selain mengembangkan metode penyajian, BGN memperkuat keamanan pangan dan tata kelola melalui penerapan label pada ompreng yang mencantumkan batas waktu aman konsumsi makanan MBG.

Perluasan program juga diarahkan ke wilayah dengan tantangan geografis serta kebutuhan gizi yang lebih tinggi.

BGN telah mengaktifkan hampir 1.500 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 480 SPPG berada di Indonesia Timur dan 980 SPPG di Indonesia Tengah.

Tysa juga menjelaskan bahwa penguatan rantai pasok dan sumber daya manusia daerah menjadi bagian penting dari transformasi MBG 2.0.

BGN mengintegrasikan rantai pasok lokal melalui sistem digital untuk mempercepat proses sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi.

Sementara itu, program Patriot Gizi membina tenaga SPPI di berbagai wilayah agar dapat mengambil peran lebih luas dalam mendukung pelaksanaan MBG.

“Hadirnya Loka MBG mengintegrasikan rantai pasok lokal secara digital, cepat dan efisien. Langkah ini kian lengkap dengan hadirnya Patriot Gizi. Para tenaga SPPI di setiap wilayah kini dibina menjadi garda terdepan sebagai edukator keamanan pangan, penggerak program, hingga pendata dampak langsung di tengah masyarakat,” ungkap Tysa.

Menurut Tysa, transformasi MBG 2.0 menegaskan bahwa perluasan program harus disertai penguatan tata kelola dan pengawasan.

Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan dengan standar yang semakin berkualitas.

“Hari ini, kita melanjutkannya dengan ketertiban dan tanggung jawab. MBG 2.0 bukan tentang program yang lebih besar, tapi program yang lebih benar. Skala besar, standar tinggi, karena anak Indonesia layak dapat yang terbaik,” pungkas Tysa.

***