Manchester City dan Kasus 115 Pelanggaran, Mengapa Ancaman Degradasi Bisa Muncul?

AKURAT BANTEN - Kasus yang melibatkan Manchester City menjadi salah satu sengketa hukum sepak bola yang berlangsung panjang dan kompleks selama beberapa tahun terakhir.

Persoalan ini bermula pada November 2018 ketika media Jerman Der Spiegel mempublikasikan dokumen bocoran yang menuding Manchester City melakukan sejumlah pelanggaran terkait aturan keuangan.

Dokumen tersebut antara lain mengungkap dugaan penggelembungan nilai pendapatan sponsor untuk membantu klub memenuhi ketentuan finansial yang berlaku.

Pada Februari 2020, Federasi Sepak Bola Eropa atau UEFA menjatuhkan larangan bermain di Liga Champions selama dua musim kepada Manchester City.

Baca Juga: Cristiano Ronaldo Tak Dimainkan Lawan Norwegia, Joao Felix Ungkap Misi Besar di Balik 1.000 Gol

Selain larangan tersebut, UEFA juga memberikan denda sebesar €30 juta karena menilai klub melakukan pelanggaran serius terhadap aturan Financial Fair Play atau FFP.

Manchester City kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS pada Juli 2020.

CAS akhirnya membatalkan larangan bermain di Liga Champions tersebut dan menurunkan nilai denda menjadi €10 juta.

Keputusan itu berkaitan dengan persoalan masa berlaku bukti yang digunakan dalam perkara tersebut karena aturan UEFA menetapkan batas waktu lima tahun.

Baca Juga: Kylian Mbappe Cedera Lutut, Real Madrid Ungkap Kondisi Terbaru Sang Kapten Prancis

Tiga tahun setelah keputusan CAS, Liga Premier Inggris membuka penyelidikan terpisah melalui komite independen terhadap dugaan pelanggaran finansial Manchester City.

Klub tersebut kemudian dituduh melanggar 115 aturan keuangan dalam periode 2009 hingga 2018.

Perkara tersebut kemudian berkembang dari sekadar tuduhan menjadi proses hukum yang menghasilkan kesimpulan terhadap sebagian besar dakwaan.

Manchester City dinyatakan bersalah atas sebagian besar pelanggaran yang diperiksa, sementara hanya satu tuduhan yang membuat klub dinyatakan tidak bersalah.

Salah satu temuan utama berkaitan dengan dugaan penggelembungan nilai kesepakatan sponsor dengan Etihad Airways dan Etisalat.

Dana yang disebut berkaitan dengan kesepakatan tersebut diduga dialirkan secara langsung melalui dana investasi Abu Dhabi United Group.

Pelanggaran lain yang menjadi perhatian adalah dugaan penggunaan sistem pembayaran di luar pembukuan untuk menyembunyikan nilai gaji besar yang diterima pelatih dan sejumlah pemain bintang.

Selain persoalan keuangan tersebut, sikap Manchester City yang dinilai terlambat dan menolak memberikan sejumlah dokumen bank selama proses penyelidikan juga menjadi faktor penting dalam perkara ini.

Ketika perkembangan kasus tersebut diketahui publik, muncul perbedaan pandangan mengenai seberapa besar konsekuensi yang dapat diterima Manchester City.

Sebagian pengamat mengingatkan bahwa sepak bola elite sebelumnya juga pernah menghadapi kasus klub-klub kaya yang berakhir tanpa hukuman maksimal.

Pada 2014, Manchester City dan Paris Saint-Germain pernah menyelesaikan perkara dengan UEFA melalui kesepakatan setelah keduanya dinyatakan melakukan pelanggaran terkait sponsor.

Kedua klub tersebut kemudian membayar denda yang nilainya mencapai puluhan juta euro.

Pada 2021, sembilan klub yang sempat mengambil langkah untuk membentuk Liga Super Eropa juga hanya menghadapi sanksi administratif setelah persoalan tersebut berakhir.

Manchester City sebelumnya juga berhasil membatalkan hukuman larangan tampil di Liga Champions dalam perkara FFP yang ditangani UEFA.

Namun, terdapat pula pandangan bahwa proses di Liga Premier memiliki kondisi hukum yang berbeda sehingga risiko sanksinya tidak dapat disamakan dengan perkara UEFA.

Aturan Liga Premier menetapkan bahwa sengketa terkait kompetisi tersebut diselesaikan melalui mekanisme hukum domestik.

Kondisi tersebut membuat Manchester City tidak memiliki jalur banding ke CAS seperti yang terjadi dalam perkara UEFA sebelumnya.

Selain itu, persoalan batas waktu pengajuan gugatan juga menjadi salah satu aspek penting yang dapat memengaruhi jalannya proses hukum.

Dalam skenario paling berat, Manchester City dapat menghadapi pencabutan sejumlah gelar yang diraih pada periode terkait serta kemungkinan degradasi ke divisi yang lebih rendah.

Meski demikian, proses hukum yang melibatkan banyak dugaan pelanggaran tersebut diperkirakan masih membutuhkan waktu panjang sebelum mencapai penyelesaian final.

Media Inggris melaporkan bahwa proses hukum terkait kasus Manchester City dapat berlangsung selama beberapa tahun sebelum seluruh tahapan benar-benar berakhir.

Selama belum ada penyelesaian definitif, perkara tersebut akan terus menjadi bagian dari persoalan hukum yang membayangi Manchester City dan Stadion Etihad.

***