Jokowi 'Ancam' Prabowo? Analisis Tajam Said Didu Bongkar Sinyal Dua Periode, dan Respon Dingin PDIP

AKURAT BANTEN-Panggung politik Indonesia kembali memanas setelah mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan analisis tajam yang menggegerkan publik. 

Dilansir dari laman Suara.com, melalui akun media sosial X pribadinya, @msaid_didu, pada Minggu (21/9/2025),

ia menuding mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dua kali mengirimkan sinyal yang bisa diartikan sebagai tekanan atau 'ancaman' politik kepada Presiden Prabowo Subianto.

Analisis Said Didu ini langsung viral dan memicu perdebatan sengit di kalangan warganet.

Ia menyoroti dua momen kunci di mana pernyataan Jokowi, meski terdengar normatif, memiliki makna politik yang sangat dalam, terutama terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga: DPR Dorong Transformasi Kementerian BUMN Jadi Badan Penyelenggara, Revisi UU Ditarget Rampung Sebelum Oktober

Dua Sinyal Keras Jokowi yang Dibongkar Said Didu

Said Didu membedah dua peristiwa tersebut secara gamblang, menjuluki sinyal ini sebagai 'paket maut' dan 'kunci tiket' untuk Pilpres 2029.

1. Ancaman 'Paket Maut' saat Isu Pemakzulan Gibran

Sinyal pertama merujuk pada pernyataan Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (6/6/2025).

Saat itu, Jokowi merespons desakan pemakzulan Gibran yang disuarakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Jokowi dengan tenang menyebut bahwa proses ketatanegaraan harus diikuti.

Namun, kalimat kuncinya yang jadi sorotan adalah penegasannya bahwa Prabowo-Gibran merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

"Pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Di Filipina itu sendiri-sendiri.Di kita ini kan satu paket. Ya memang mekanismenya seperti itu," jelasnya.

Menurut Said Didu, pernyataan ini adalah pesan politik yang sangat jelas: mengganggu Gibran sama dengan mengganggu Prabowo.

Isu pemakzulan Gibran sendiri mencuat setelah empat jenderal purnawirawan, termasuk Jenderal (Purn) Fachrul Razi, mengirim surat ke pimpinan DPR/MPR.

Mereka mempersoalkan legalitas pencalonan Gibran yang lahir dari Putusan MK No. 90, yang dianggap cacat hukum dan etika.

Baca Juga: Buka Suara Terkait Demo Karyawan, Dirut RS Misi: 'Jaspel Tidak Dihilangkan, Disesuaikan dengan Kondisi Keuangan, SHU Minus Rp 1,2 Miliar'

2. Ancaman 'Kunci Tiket' untuk Periode Kedua

Tekanan kedua, menurut Said Didu, datang pada 19 September 2025.

Jokowi secara terbuka menginstruksikan seluruh relawannya untuk mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran hingga dua periode.

"Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu," kata Jokowi di Solo.

Ia kembali menegaskan, "Ya memang sejak awal saya menyatakan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto dua periode. Itu saya sampaikan ke relawan."

Menurut Said Didu, manuver ini adalah cara Jokowi untuk 'mengunci' posisi Gibran sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo jika ingin melaju ke periode kedua pada Pilpres 2029.

Dukungan masif dari relawan Jokowi menjadi alat tawar yang sangat kuat, memastikan Gibran tetap berada di lingkaran kekuasaan tertinggi.

Baca Juga: Keracunan Maut MBG di Cipongkor Terulang, Puluhan Siswa SMK Dilarikan ke Rumah Sakit!

Respons Dingin dari PDIP

Di tengah perdebatan panas ini, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memilih untuk tidak banyak berkomentar.

"Kita berbicara masalah rakyat saja," ujar Hasto kepada wartawan di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2025).

Hasto mengaku lebih tertarik membicarakan nasib petani, nelayan, dan buruh. Menurutnya, hal-hal tersebut menjadi prioritas utama bagi PDIP.

"Bicara masalah nelayan, buruh, fokus prioritas utama bagi PDI Perjuangan," ucapnya. Sikap dingin PDIP ini seakan menandakan fokus partai banteng tersebut lebih pada isu-isu kerakyatan ketimbang isu politik elite yang sedang bergejolak (**)