Genjot PAD, DPRD Kabupaten Serang Ketok Palu Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

AKURAT BANTEN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Regulasi baru ini diproyeksikan menjadi instrumen strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi menopang akselerasi pembangunan infrastruktur dan layanan publik di wilayah tersebut.

Keputusan krusial tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Raperda menjadi Perda serta Rancangan Peraturan DPRD menjadi Peraturan DPRD, yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Serang pada Rabu (10/06/2026).

Baca Juga: Mahfud MD Bongkar Ancaman Serius: Penyadapan Presiden Bukan Main-Main, 'Gak Ada Jawaban Kecuali Makar!'

Jalannya rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, Maksum. Agenda penting ini turut dihadiri langsung oleh Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, Wakil Bupati Muhammad Najib Hamas, Sekretaris Daerah Zaldi Dhuhana, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.

Ditemui usai rapat, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan, anggota legislatif, dan khususnya panitia khusus (pansus) yang berhasil merampungkan pembahasan perubahan regulasi ini secara tepat waktu.

"Hari ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya panitia khusus yang telah membahas raperda menjadi perda. Regulasi ini memang harus dilaksanakan dan alhamdulillah selesai dibahas tepat pada waktunya," ujar Ratu Rachmatuzakiyah kepada awak media.

Bupati menjelaskan, revisi atas Perda Nomor 7 Tahun 2023 ini berfokus pada sejumlah penyempurnaan pasal substantif.

Baca Juga: Alarm Darurat Makan Bergizi Gratis! 162 Siswa dan Guru Tumbang Massal, SPPG Umbulharjo Disorot Tajam

Beberapa poin penting di antaranya meliputi kepastian nominal tarif retribusi pelayanan kesehatan agar lebih definitif, regulasi baru terkait tarif pengujian pembuangan air limbah, serta penyesuaian tarif retribusi sampah untuk sektor industri yang diselaraskan dengan potensi riil daerah.

Melalui penguatan regulasi ini, Ratu Zakiyah berharap struktur fiskal daerah semakin sehat dan memiliki ruang yang lebih luas untuk mendanai program-program prioritas masyarakat.

"Perubahan yang dilakukan hari ini adalah upaya nyata untuk menghasilkan peningkatan PAD. Dengan pendapatan yang optimal, kita bisa membangun Kabupaten Serang secara lebih maksimal," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa dampak dari kenaikan PAD ini nantinya menyasar langsung pada perbaikan jalan, pembangunan gedung sekolah, serta peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Agar aturan ini berjalan efektif di lapangan, Bupati menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk segera masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, utamanya kepada para wajib pajak dan pelaku industri.

Baca Juga: Bakal Jadi Akhir Dinasti Solo? Isu Pengunduran Diri Gibran Disebut Cuma Manuver Tingkat Tinggi

Senada dengan Bupati, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang, Lalu Farhan Nugraha, memaparkan bahwa perubahan aturan ini merupakan tindak lanjut dari surat evaluasi Kementerian Dalam Negeri yang diterima pada 23 April 2026 lalu.

Pembahasan pun dilakukan secara intensif melibatkan OPD penghasil retribusi, di mana hampir 90 persen dari total sembilan OPD mengusulkan adanya penyesuaian tarif.

"Ada penyesuaian di beberapa pasal, batang tubuh, dan lampiran. Perubahan ini tidak memengaruhi tarif pajak, melainkan restrukturisasi retribusi. Sebagai contoh, di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang selama ini belum memiliki aturan uji laboratorium untuk air limbah dan udara, sekarang sudah resmi diatur tarifnya di perda ini," terang Farhan.

Farhan juga menilai, penyesuaian retribusi sampah industri kini menjadi lebih terukur dan relevan dengan kondisi lapangan, menggantikan aturan lama yang dianggap belum mencerminkan potensi daerah yang sesungguhnya.

Pengesahan perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 diharapkan menjadi fondasi hukum yang kuat untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Sinergi yang solid antara DPRD dan Pemkab Serang ini menegaskan komitmen bersama untuk membawa Kabupaten Serang menuju daerah yang lebih maju dan sejahtera. ***