DPR Dorong TVRI Siarkan Piala Dunia 2026, Demi Hiburan Merata dan Dampak Ekonomi Nasional

Akurat Banten - Komisi VII DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Lembaga Penyiaran Publik TVRI menayangkan Piala Dunia 2026 sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan hiburan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA yang digelar di kompleks parlemen, dengan fokus pada optimalisasi peran media publik.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa penayangan ajang sepak bola terbesar dunia itu berpotensi mendongkrak citra TVRI sekaligus memperluas jangkauan penontonnya di seluruh Indonesia.

“Kalau saya yang paling utama, TVRI begitu menyiarkan ini, nama dia naik, orang nonton, itu dulu,” ujar Saleh.

Menurutnya, momentum Piala Dunia 2026 tidak hanya soal tayangan olahraga, tetapi juga peluang strategis untuk memperkuat eksistensi media penyiaran publik di tengah persaingan industri media nasional.

Saleh juga meminta agar LPP RRI dan ANTARA mengambil peran aktif dalam mendukung publikasi dan distribusi informasi terkait penyiaran Piala Dunia agar gaungnya terasa lebih luas.

Sinergi antar lembaga penyiaran dan kantor berita dinilai penting untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat, menarik, dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Di sisi lain, Komisi VII DPR RI menyoroti kesiapan teknis TVRI, terutama terkait kualitas dan pemerataan jaringan penyiaran di seluruh wilayah Indonesia.

Saleh menekankan bahwa tayangan Piala Dunia harus dapat dinikmati masyarakat dari Sabang sampai Merauke tanpa kendala berarti.

Baca Juga: Dorong Akses Hunian Rakyat BRI Salurkan KPR Subsidi Rp16 Triliun Lebih ke 118 Ribu Debitur Sepanjang 2025

“Dengan demikian, orang bisa nonton nih. Kalau soal untung saya nggak ngerti, itu urusan bisnis,” katanya.

Meski demikian, ia menilai tidak ada salahnya apabila TVRI mampu memperoleh keuntungan finansial dari hak siar Piala Dunia 2026 selama dikelola secara profesional dan transparan.

Keuntungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kinerja lembaga penyiaran publik sekaligus meningkatkan kualitas program di masa mendatang.

Saleh pun meminta manajemen TVRI untuk menyiapkan perencanaan yang matang mengingat waktu penayangan masih sekitar 4,5 bulan lagi.

“Kan ini masih ada 4,5 bulan sebelum penayangan ini, tentu ini akan kita evaluasi kerja-kerja TVRI, dengan demikian kita kasih masukan,” ujarnya.

Evaluasi tersebut mencakup kesiapan teknis, strategi siaran, hingga dampak finansial yang mungkin timbul dari penayangan Piala Dunia 2026.

Komisi VII DPR RI juga mendorong TVRI agar menyampaikan data proyeksi keuangan terkait hak siar guna melihat implikasinya terhadap anggaran lembaga dan perekonomian masyarakat.

Data tersebut dinilai penting sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pengawasan parlemen terhadap penggunaan dana publik.

Lebih jauh, Saleh menekankan bahwa Piala Dunia 2026 perlu diposisikan sebagai program strategis nasional, bukan sekadar agenda siaran olahraga.

Baca Juga: Pasca Banjir, Warga Priuk Damai Mulai Bersih-bersih, Pemerintah Siapkan Evaluasi Penanganan

“Menetapkan Piala Dunia 2026 sebagai program strategis TVRI yang tidak hanya berorientasi pada anggaran siaran olah raga, tetapi memberikan nilai tambah nyata pada pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif,” katanya.

Dengan pendekatan tersebut, penyiaran Piala Dunia diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi, promosi budaya, serta memperkuat peran media publik sebagai penggerak kepentingan nasional.***