Polri Didamba Publik Kian Bersih dari Kepentingan Politik, Suara Daerah Minta Reformasi Dipacu

Akurat Banten - Komisi Percepatan Reformasi Polri kembali menyerap aspirasi publik dan menemukan dorongan kuat agar kepolisian bergerak semakin independen dari campur tangan politik.

Pertemuan ini digelar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, dan menghadirkan tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, hingga perwakilan organisasi masyarakat sipil.

Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, mengatakan pihaknya menerima banyak pandangan baru yang mempertegas harapan publik terhadap institusi Polri.

“Semua ingin polisi berubah ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa mayoritas personel Polri masih menjalankan tugas dengan baik dan profesional, meski tetap ada sejumlah kasus oknum yang mencoreng institusi.

Dari berbagai daerah, ungkap Mahfud, keluhan publik terhadap pelayanan kepolisian memiliki pola serupa, mulai soal transparansi, profesionalisme, hingga potensi intervensi politik.

Ia menilai kesamaan keluhan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepekaan dan akal sehat dalam melihat isu-isu kepolisian.

Karenanya, reformasi yang sedang dipercepat komisi akan mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan berbagai kebijakan yang lebih adil, terbuka, dan substantif.

Dalam forum yang sama, Dekan Fakultas Hukum USU, Mahmul Siregar, menyoroti perlunya perubahan budaya kerja di internal kepolisian.

Ia menilai Polri perlu memperkuat karakter pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, bukan sekadar menjalankan perintah berdasarkan struktur komando.

Baca Juga: Geger! Kasus Pelecehan Bocah SMP di Pemalang: Damai Rp100 Juta dan Sorotan Tajam Keterlibatan Kades

Mahmul mengusulkan pola rekrutmen yang lebih transparan dengan menggandeng perguruan tinggi, memperkuat pendidikan etika, hingga membuka jalur pengembangan karier yang lebih profesional.

Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan berlapis, baik internal maupun oleh publik, agar masyarakat bisa ikut mengawasi kinerja polisi.

“Polri harus memiliki sistem yang bisa diakses publik, termasuk SOP pelayanan dan hak-hak masyarakat,” katanya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Sumatera Utara, Soekirman, menyuarakan keinginan masyarakat agar Polri benar-benar menjaga netralitas di tengah dinamika politik nasional.

Ia menilai bahwa keberpihakan aparat dapat merugikan kelompok rentan seperti petani, buruh, dan masyarakat adat.

“Polisi jangan lagi dijadikan alat politik. Kami ingin Polri hadir sebagai pengayom seluruh warga,” tegasnya.

Baca Juga: Kericuhan Kalibata Tinggalkan Luka Ekonomi, Kerugian Warga Ditaksir Tembus Rp1,2 Miliar

Selain menekankan netralitas, ia juga mengusulkan pembaruan kurikulum pendidikan Polri agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui rangkaian pertemuan ini, Komisi Percepatan Reformasi Polri menegaskan komitmennya mendorong transformasi besar-besaran yang tidak hanya menyasar struktural, tetapi juga kultur dan tata kelola kepolisian.

Harapannya, Polri mampu tampil sebagai institusi yang benar-benar melayani, melindungi, dan dipercaya publik tanpa bayang-bayang kepentingan politik.***