Gelombang Baru Pengusutan KPK Bongkar Dugaan Pemerasan TKA di Kemenaker

Akurat Banten - KPK kembali membuka lembaran lama dengan menelusuri dugaan pemerasan yang menjerat tenaga kerja asing dalam proses pengurusan RPTKA selama bertahun-tahun.

Langkah penyidikan ini menyoroti praktik tidak semestinya yang diduga terjadi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, terutama saat kewenangan strategis ini berada di tangan pejabat tinggi.

Informasi terbaru yang dihimpun menyebutkan bahwa Hery Sudarmanto, mantan Sekretaris Jenderal Kemenaker, kembali menjadi perhatian utama penyidik karena perannya saat menjabat di dua posisi penting dalam rentang 2010 hingga 2017.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa penyidik masih terus memperluas penelusuran jejak pemerasan dan menegakkan prinsip keadilan tanpa pandang jabatan.

“ Penyidik mendalami seluruh aliran dana dan mekanisme pemrosesan RPTKA pada masa itu untuk memastikan dugaan pemerasan dapat diungkap secara tuntas,” ujarnya.

Dalam rangkaian pemeriksaan terbaru, dua agen tenaga kerja asing dipanggil sebagai saksi setelah sebelumnya mengaku memberikan pembayaran yang tidak sesuai prosedur karena tekanan dari oknum pejabat yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga: Permintaan Legalisasi Thrifting Ditolak Mentah-mentah, Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Barang Ilegal!

Pemanggilan tersebut menandai langkah lanjutan KPK untuk membongkar pola dugaan pemungutan liar yang diduga telah berlangsung sistematis.

Sebelumnya lembaga antirasuah ini sudah menetapkan delapan aparatur sipil negara di Kemenaker sebagai tersangka setelah menemukan indikasi pengumpulan dana ilegal yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

Menurut KPK, dana tersebut diduga dihimpun dalam kurun waktu lima tahun dan terkait langsung dengan proses pengurusan RPTKA, dokumen yang wajib dimiliki tenaga kerja asing untuk dapat bekerja secara resmi di Indonesia.

Tanpa dokumen tersebut, penerbitan izin kerja hingga izin tinggal dapat terhambat dan kondisi ini kerap dimanfaatkan oknum tertentu untuk menekan pemohon dengan ancaman denda.

Besarnya denda mencapai satu juta rupiah per hari membuat banyak pemohon merasa tidak memiliki pilihan lain selain memenuhi permintaan pihak yang diduga melakukan pemerasan.

KPK juga menemukan bahwa praktik ini tidak hanya terjadi pada satu periode kepemimpinan saja, tetapi diduga berlangsung sejak era beberapa menteri yang pernah memimpin Kemenaker.

Baca Juga: ABH Pembuat Bom SMAN 72 Ternyata Belanja Bahan Peledak Secara Online, Polisi: Keluarga Tak Curiga Sama Sekali

Rangkaian temuan tersebut kemudian mengantarkan KPK pada keputusan untuk menahan delapan tersangka pada dua gelombang berbeda pada Juli 2025.

Langkah itu berlanjut pada akhir Oktober 2025 ketika KPK resmi menetapkan Hery Sudarmanto sebagai tersangka tambahan dalam pusaran kasus yang terus melebar.

Dengan penyidikan yang semakin intensif, publik kini menaruh harapan besar bahwa pengusutan ini dapat membuka seluruh tabir praktik pemerasan yang selama ini merugikan tenaga kerja asing sekaligus mencoreng tata kelola pemerintahan.***