Agar Tak Tertinggal dalam Persaingan BPR Jatim Didorong Bersatu dan Perkuat Modal

Akurat Banten - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya memperkuat posisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Timur melalui langkah konsolidasi besar-besaran.

Langkah ini menjadi bagian penting dari peta jalan pengembangan industri BPR yang akan digarap secara intensif mulai 2025 hingga 2026.

“Konsolidasi ini bukan hanya strategi, tapi keharusan agar BPR bisa bersaing dan tumbuh berkelanjutan,” ujar Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 OJK Jawa Timur, Nasirwan.

Menurutnya, penguatan industri BPR hanya bisa tercapai jika bank-bank kecil tersebut mampu memenuhi ketentuan modal inti minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.

Setiap BPR, baik konvensional maupun syariah, diwajibkan memiliki modal inti sedikitnya Rp6 miliar.

Data OJK menunjukkan, hingga awal 2025 terdapat 265 BPR aktif di Jawa Timur.

Jumlah tersebut menyusut dari 267 unit setelah dua BPR kehilangan izin operasionalnya.

Dari total itu, 30 BPR diketahui belum memenuhi batas modal minimum.

Sebanyak 21 BPR di antaranya telah menyusun langkah aksi, mulai dari setoran modal tambahan hingga proses merger dengan bank sejenis.

Baca Juga: Purbaya Soroti Jual Beli Jabatan dan Proyek Fiktif, Reformasi Tata Kelola Daerah Belum Tuntas

“Sudah ada yang mulai memperkuat permodalan, ada pula yang sedang dalam proses penggabungan. Ini sinyal positif,” kata Nasirwan.

Namun tak semua BPR bisa bergerak cepat.

Masih ada sembilan BPR yang dianggap kesulitan memenuhi ketentuan modal minimum.

Kekurangan modal di lembaga-lembaga itu bervariasi, mulai dari Rp100 juta hingga Rp1 miliar.

Kendala utamanya ada pada keterbatasan likuiditas para pemilik.

Sebagian pemegang saham tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi tambahan modal.

OJK pun membuka dua opsi bagi BPR yang menghadapi situasi ini.

Opsi pertama adalah bergabung atau merger dengan BPR lain yang juga memiliki kondisi serupa.

Kendati demikian, jalan ini tak selalu mudah karena setiap pemegang saham memiliki visi bisnis yang berbeda.

“Opsi merger sering terkendala kesepahaman antar pemilik, tapi kami tetap dorong prosesnya karena bisa memperkuat posisi bank,” ucap Nasirwan.

Alternatif kedua adalah menghadirkan investor baru sebagai mitra strategis.

Dengan masuknya investor, kekurangan modal dapat tertutupi, dan BPR berpeluang memperluas jaringan serta layanan.

Meski begitu, prosesnya tidak instan karena harus melewati tahapan evaluasi dan perizinan yang ketat.

OJK menargetkan seluruh BPR di Jawa Timur sudah memenuhi ketentuan modal inti pada akhir Desember 2025.

Baca Juga: Bea Cukai Tangerang Tekankan Pentingnya Pemahaman Cukai untuk Cegah Rokok Ilegal

Lembaga ini juga aktif memberikan pendampingan dan mendorong langkah-langkah transformasi bisnis agar BPR tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang di tengah kompetisi ketat sektor keuangan.

“Kami ingin BPR tidak sekadar hidup, tapi tumbuh dan punya daya saing,” tegas Nasirwan.

Konsolidasi diyakini menjadi kunci agar BPR mampu memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil di daerah.

Dengan dorongan ini, BPR di Jawa Timur diharapkan tidak hanya menjadi lembaga keuangan skala kecil, tetapi juga motor penggerak ekonomi lokal yang lebih tangguh.***