POLEMIK:Penggunaan APBN untuk Pembangunan Ulang Ponpes Al-Khoziny, DPR Ingatkan Perlunya Kajian Mendalam

AKURAT BANTEN-Duka mendalam masih menyelimuti Sidoarjo, Jawa Timur, pasca-tragedi runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny pada Senin, 29 September 2025.

Insiden memilukan ini bukan sekadar bencana konstruksi, tetapi telah memicu perdebatan publik sengit mengenai kebijakan negara: rencana pemerintah membiayai pembangunan ulang pesantren menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peristiwa yang menggemparkan ini menelan total 171 korban, dengan rincian 67 korban meninggal dunia dan 104 orang luka-luka.

Dugaan awal insiden mengerikan ini mengarah pada buruknya standar keselamatan konstruksi yang diduga tidak terpenuhi.

Baca Juga: MISTERI Kematian Anti Puspitasari: Wanita Hamil Muda Terikat di Hotel Lendosis Palembang

Kontroversi Dana Rakyat: Menteri PU Ambil Alih, DPR Minta Transparansi

Pasca-bencana, pemerintah bergerak cepat. Kementerian Pekerjaan Umum (PU), di bawah komando Menteri Dody Hanggodo, menyatakan kesiapan untuk menanggung biaya pembangunan kembali Ponpes Al-Khoziny.

Keputusan ini diambil dengan menimbang status kejadian sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) yang menuntut respons tanggap darurat dari negara.

"Urusan pondok pesantren memang di bawah Kemenag. Namun, karena ini berdampak besar secara sosial dan kemanusiaan, kami mengambil alih perbaikan sebagai bentuk tanggap darurat," tegas Menteri Dody di Jakarta Pusat, Selasa 7 Oktober 2025.

Namun, niat baik ini segera berhadapan dengan tembok kritik dari parlemen.

Baca Juga: Di Balik Rimbunnya Daun: Ini Rahasia Mengapa Mitos Pocong di Pohon Pisang Terus Bertahan

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, secara terang-terangan meminta pemerintah melakukan kajian ulang yang matang.

Politikus Partai NasDem ini khawatir penggunaan dana APBN tanpa mekanisme yang jelas akan menimbulkan polemik dan persepsi keliru di masyarakat.

"Karena itu menggunakan dana APBN, tentu harus dibicarakan dulu minimal di tingkat kementerian... Tujuannya memang baik, untuk membantu. Tapi kalau menimbulkan polemik, kan kasihan juga pesantrennya," ujar Saan pada Sabtu, 11 Oktober 2025.

Menurut Saan, langkah tersebut harus dibarengi dengan pertimbangan transparansi dan mekanisme hukum yang kuat untuk menghindari kesan penyalahgunaan anggaran negara.

Baca Juga: 5 Rahasia Mentawai! Bukan Cuma Awera, Inilah Surga Selancar yang Punya Ombak Kelas Dewa!

Refleksi Kritis: Keselamatan Konstruksi dan Batas Tanggung Jawab Negara

Tragedi Al-Khoziny telah menyentakkan kesadaran kolektif tentang dua isu krusial:

1. Standar Keselamatan Bangunan Institusi Pendidikan 

Insiden ini menjadi alarm keras bagi semua pihak. Apabila dugaan konstruksi yang tidak memenuhi standar terbukti, ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan audit keselamatan bangunan, terutama pada institusi yang menampung ratusan pelajar. Nyawa 67 korban meninggal menjadi pertaruhan atas kelalaian dalam pemenuhan standar dasar.

Baca Juga: HEBOH! Sistem Gaji ASN Mau Dirombak Total: Inilah Skema Single Salary yang Janjikan Gaji Penuh, Transparansi, dan Bebas Utang

2. Tanggung Jawab Negara dalam Sektor Keagamaan 

Perdebatan mengenai penggunaan APBN memicu pertanyaan mendasar: Sejauh mana batas tanggung jawab negara dalam membiayai pembangunan fasilitas pendidikan keagamaan swasta? Meskipun niatnya murni kemanusiaan, kebijakan ini menyentuh area sensitif terkait prinsip keadilan anggaran publik, terutama jika dibandingkan dengan alokasi dana untuk lembaga pendidikan umum lainnya.

Kini, publik menanti langkah konkret dan transparan dari pemerintah.

Pembangunan ulang Ponpes Al-Khoziny harus dipastikan tidak hanya berdiri kokoh sesuai standar keselamatan, tetapi juga dilaksanakan dengan cara yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan tidak mengesampingkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Tragedi ini adalah cerminan bagi bangsa: duka harus diiringi dengan perbaikan fundamental, bukan sekadar respons cepat yang berpotensi memecah belah (**)